Hari Sumpah Pemuda, Ribuan Buruh dan Mahasiswa Geruduk Jokowi di Istana Presiden
Diperkirakan ribuan massa dari sejumlah organisasi buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan melakukan demonstrasi di depan Istana Kepresidenan.
Suara.com - Diperkirakan ribuan massa dari sejumlah organisasi buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan melakukan demonstrasi di depan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/10/2021).
Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos mengatakan aksi kali ini akan mengevaluasi 2 tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin, sekaligus bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.
"Dua tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin di periode kedua ini tentu dirasakan kita sama-sama, tidak hanya kaum buruh di berbagai sektor, terjadi kemunduran kemerosotan yang luar biasa, ini yang kita hadapi," kata Nining dalam jumpa pers pra-aksi, ditulis Kamis (28/10/2021).
Aksi ini, lanjut Nining akan digelar mulai dari pukul 11.00 WIB berkumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat lalu melakukan longmarch ke depan Istana Kepresidenan di sisi utara.
Baca Juga: UGM Buka Pintu: Siap Ungkap Data Akademik Jokowi Jika...
Selain KASBI, elemen buruh yang turut bergabung dalam aksi ini adalah Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).
Selain buruh, aksi ini juga akan diikuti oleh mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia, petani, miskin kota, pemuda, pelajar, jurnalis, perempuan, nelayan, pembela Hak Asasi Manusia (HAM), dan lembaga bantuan hukum.
"Iya, kami akan bergabung," kata Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra saat dihubungi.
Nining menjelaskan, dalam aksi kali ini mereka akan membawa sedikitnya 13 tuntutan rakyat antara lain, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan seluruh aturan turunannya.
Lalu pemerintah harus memberikan jaminan kepastian kerja dan kebebasan berserikat dengan setop PHK sepihak dan union busting.
Baca Juga: Forkompinda Jatim Sowan Jokowi di Solo: Ada Apa?
Pemerintah juga didesak untuk menghentikan penangkapan aktivis yang membela rakyat, Nining menyebut demokrasi pada rezim hari ini sangat buruk.
