Infografis
Suara.com - Penggunaan kendaraan berbahan bakar ramah lingkungan seperti mobil listrik merupakan salah satu langkah solusi untuk mengatasi perubahan iklim. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah pun mendukung upaya tersebut dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 untuk mempercepat pengembangan industri kendaraan listrik dalam negeri.
"Bahwa presiden menyadari atas upaya perbaikan lingkungan, maka diterbitkan Perpres 55 2019 tentang percepatan program KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai) untuk transportasi jalan, kalau dilihat itu mulai tahun 2019," ujar Moeldoko dalam wawancara khusus dengan Suara.com.
Dari Perpres tersebut, kata Moeldoko, muncul kebijakan-kebijakan lanjutan yang dilaksanakan oleh kementerian. Dalam Perpres No. 55 Tahun 2019, Menteri Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memimpin akselerasi implementasi dari Pepres dengan cepat.
Lalu Kementerian Perhubungan yang dipimpin Menteri Budi Karya Sumadi, kata Moeldoko, juga sudah membuat sebuah roadmap transisi dari kendaraan konvensional ke kendaraan KBLBB, berbasis baterai listrik.
Baca Juga: Moeldoko Beberkan Komitmen Indonesia untuk Mencapai Nol Emisi Karbon
"Membuat roadmap untuk kendaraan umum, itu menurut tahapan waktu dan tahapan presentasi, pada tahun sekian sudah mulai terjadi pengurangan mobil konvensional sekian persen dan pada tahun sekian persen," kata Moeldoko.
"Dan berikutnya juga demikian terhadap kendaraan-kendaraan yang digunakan oleh kementerian. Sekarang sudah dimulai dari Kementerian Perhubungan itu rental mobil listrik untuk para pegawainya eselon tertentu, ini nanti secara bertahap model seperti ini akan dilebarkan," sambungnya.
Selanjutnya untuk kendaraan transportasi umum yang bersifat mengangkut personal, nantinya kata Moeldoko, juga dilakukan secara bertahap.
"Berikutnya transportasi umum seperti Transjakarta dan yang lain-lain itu juga menjadi tahapan-tahapan yang akan diselaraskan dengan roadmap tadi. Itulah keseriusan pemerintah dalam menyikapi itu," kata dia.
Tak hanya itu, Moeldoko mengatakan, Jokowi juga menyadari bahwa ke depannya, baterai adalah sebuah salah satu substitusi energi.
Baca Juga: Studi: Banyaknya Stasiun Pengisian Baterai Mobil Listrik Berisiko Pemadaman Listrik
"Presiden sangat menyadari bahwa ke depan itu baterai adalah sebuah salah satu substitusi energi, di mana Indonesia memiliki sumber daya mineral yang cukup memadai. Diantaranya kobalt dan nikel yang cukup memadai di Indonesia. Kalau tidak salah kita menjadi nomor dua dunia atas sumber daya yang kita miliki itu," tutur Moeldoko.
Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah Indonesia ke depan tak hanya membangun smelter untuk feronikel, tetapi bagaimana sudah menuju kepada hilirisasi.
"Maka kalau kita makro, arahan presiden pembangunan sumber daya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, reformasi atau melakukan deregulasi penyederhanaan regulasi melalui Omnibus law," ucap dia.
Mantan Panglima TNI itu juga menyinggung soal transformasi ekonomi. Sebelumnya Indonesia lebih senang menjual bahan baku ke luar negeri dibanding mengelola menjadi barang setengah jadi.
"Yang dulu kita lebih senang menjual sumber daya alam, raw material kita keluar, tapi sekarang ini presiden menekankan pada sebuah transformasi, yang tidak bisa lagi ditunda. Dulu kita pernah memiliki minyak, minyak habis kita baru menyesal. Dulu kita memiliki hutan, memiliki kayu yang luar biasa, kayu habis menyesal lagi. Kita sekarang memiliki batubara dan memiliki mineral yang lain, atau nikel tadi. Jangan sampai karena keteledoran kita lagi, kita menjadi menyesal untuk berikutnya," tutur Moeldoko.
Karena itu, Jokowi menekankan pentingnya hilirasi industri.
"Untuk itu presiden sangat menekankan bagaimana kita menuju kepada hilirisasi itu, sehingga Pepres 55 nanti ini betul-betul bisa diakselerasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) nya," katanya.
