Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, yang saat ini merupakan ketua ASEAN, mengatakan Myanmar perlu diberi ruang untuk kembali ke kegiatan normal sesuai dengan prinsip ASEAN soal tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara anggotanya.
Para pemimpin kawasan itu mendesak agar "mediasi dilakukan terhadap situasi di Myanmar untuk menjaga kredibilitas ASEAN," kata Bolkiah melalui pernyataan.
Penolakan terhadap kehadiran junta Myanmar pada KTT merupakan langkah berani yang jarang diambil oleh ASEAN, yang selama ini dikenal menerapkan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri anggotanya.
Brunei, dengan dukungan mayoritas anggota ASEAN, adalah pihak yang memutuskan untuk menolak kehadiran pemimpin junta Myanmar pada KTT.
Sementara itu, militer Myanmar --yang telah berkuasa di negara itu dalam 49 dari 60 tahun terakhir-- menuding ASEAN meninggalkan norma-norma yang dianutnya.
Myanmar menuduh ASEAN membiarkan diri dipengaruhi oleh negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat.
Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha, yang adalah pensiunan jenderal, mendesak Myanmar untuk menjalankan lima butir peta jalan yang telah disepakatinya dengan ASEAN.
Prayuth sendiri dianggap sebagai sosok yang memiliki hubungan paling dekat dengan junta Myanmar dibandingkan dengan para pemimpin ASEAN lainnya.
Amerika Serikat menganggap kelompok negara-negara Asia Tenggara itu sebagai kunci untuk menangkal sikap China yang semakin dominan.
Baca Juga: Seberapa Besar Antusiasme Peminat Mobil Listrik di Indonesia Dibandingkan Tetangga ASEAN?
Biden mengatakan negara-negara ASEAN bisa berharap bahwa dirinya pada masa depan akan hadir di kawasan itu. (Sumber: Antara/Reuters)