Infografis
Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh pekerja migran Indonesia (PMI).
Kata Ida, upaya perlindungan tersebut dilakukan bukan hanya pada saat para pekerja migran berada di negara-negara penempatan. Namun kata dia, perlindungan diberikan ketika seorang warga negara telah memutuskan untuk menjadi calon PMI.
"Sejak itulah negara sudah harus hadir, dengan memastikan seluruh proses harus dilakukan sesuai prosedural yang berlaku. Sampai nantinya mereka pulang kembali ke kampung halamannya masing-masing," ujar Ida dalam keterangannya, Selasa (26/10/2021).
Ida menuturkan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, peran pelindungan PMI diserahkan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah dimulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja.
Baca Juga: Menaker Apresiasi Manfaat Layanan Tambahan Program Jaminan Hari Tua bagi Pekerja
"Di sinilah peran pentingnya untuk memastikan pekerja migran mendapatkan perlindungan sejak berangkat hingga kembali ke kampung halaman," tuturnya.
Politisi PKB itu menyadari tingginya minat masyarakat untuk bisa bekerja di luar negeri, harus dibarengi dengan informasi dan tata cara yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Karena itu kata Ida, hal ini penting agar terhindar dari risiko-risiko yang dapat berujung pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Ida menyebut secara kongkrit, perlindungan tersebut menjadi tupoksi dari Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMMI).
Sehingga melalui Satgas tersebut diharapkan dapat dilakukan pencegahan pengiriman dan penempatan PMI non-prosedural, serta membahas tantangan dan solusi terkait pelayanan dan perlindungan pekerja migran.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Kalbar Naik Lagi, Diduga Dibawa Pekerja Migran yang Pulang dari Malaysia
"Terbaru, salah satu perlindungan yang dilakukan oleh Satgas PPMI adalah memfasilitasi pendampingan pemulangan salah satu pekerja migran asal Palu dari Riyadh, Arab Saudi, awal Oktober lalu," kata Ida.
Sementara itu, Direktur Jenderal Binapenta & PKK, Suhartono menjelaskan, keberadaan Satgas PPMI merupakan amanat dari Undang-Undang 18 Tahun 2017.
"Sejatinya Satgas tersebut telah terbentuk sejak tahun 2012, dengan nama Satuan Tugas Pencegahan TKI Non Prosedural yang berada di tingkat pusat dan 14 wilayah debarkasi/embarkasi. Di tahun 2020 berubah nama menjadi Satgas PPMI, dengan tujuan perluasan cakupan tugas dan fungsi sesuai undang-undang yang berlaku," kata Suhartono.
