Infografis
Suara.com - Tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) menyita bukti dokumen perizinan kebun sawit dari hasil penggeledahan empat lokasi di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Penggeledahan itu terkait dengan yang telah menjerat Bupati Andi Putra sebagai tersangka terkait kasus suap perizinan kebun sawit.
Keempat lokasi yang disatroni penyidik antirasuah yakni, kantor Bupati Kuantan Singingi; kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; Kantor Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan; serta kediaman pribadi tersangka Andi Putra.
"Dari 4 lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan bukti berupa berbagai dokumen yang diduga terkait rekomendasi dan persetujuan tersangka AP (Andi Putra) untuk perpanjangan HGU PT AA," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (25/10/2021).
Ali menyebut penyidik KPK tentunya akan mendalami dan melakukan analisa terkait bukti yang ditemukan dalam penggeledahan.
"Akan segera diteliti untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara dan kemudian dilakukan penyitaan guna melengkapi berkas perkara tersangka AP dan kawan-kawan," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyebut Bupati Andi Putra dan pihak swasta Sudarso ditetapkan tersangka dalam korupsi perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
Menurut Lili, salah satu persyaratan untuk kembali memperpanjang HGU dimaksud adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.
Lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT AA yang dipersyaratkan tersebut, terletak di Kabupaten Kampar. Dimana, seharusnya berada di Kabupaten Kuantan Singingi.
Agar persyaratan ini dapat terpenuhi, SDR (Sudarso) kemudian mengajukan surat permohonan ke AP (Andi Putra) selaku Bupati Kuantan Singingi dan meminta supaya kebun kemitraan PT AA di Kampar disetujui menjadi kebun kemitraan," ucap Lili.
Baca Juga: Rampung Diperiksa, Istri Bupati Dodi Reza Alex Noerdin Bungkam Ketemu Wartawan
Kemudian, Sudarso dan Andi Putra melakukan pertemuan. Andi Putra menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU. Seharusnya di bangun di Kabupaten Kuantan Singingi dibutuhan minimal uang Rp2 miliar.
