Infografis
Kudeta lewat bantuan sipil
Transformasi politik sejak kejatuhan bekas Presiden Omar al-Bashir, April 2019 lalu, diwarnai perpecahan.
Pejabat sipil dan militer yang membentuk pemerintahan transisi kerap saling bersitegang.
Padahal, mereka sedianya bertugas mengantar Sudan menuju pemerintahan sipil di bawah sistem demokrasi.
Keseimbangan antara dua kekuatan politik mulai bergeser ketika kelompok sipil terbesar, Kekuatan untuk Kemerdekaan dan Perubahan (FFC), terbelah menjadi dua faksi yang saling bermusuhan.
"Krisis ini adalah buatan sendiri,” kata Ketua Umum FCC, Yasser Arman, Sabtu (23/10).
"Dan ia menjelma menjadi kudeta yang merangkak pelan-pelan.”
Pada Senin, Arman dikabarkan ikut diciduk aparat berseragam militer. Konflik yang awalnya hanya membias, berubah menjadi perpecahan setelah kudeta yang gagal pada 21 September silam.
Buntutnya pekan lalu, puluhan ribu pendukung pro-demokrasi melakukan mars di Khartoum menuntut transfer kekuasaan kepada sipil.
Baca Juga: Sudan Dilanda Kudeta, Pihak Militer Tahan Perdana Menteri dan Pejabat Lainnya
Demonstrasi itu merupakan tandingan terhadap aksi blokade yang dilakukan kelompok pro-militer terhadap Istana Kepresidenan, dan menutut kembalinya "kekuasaan militer” di Sudan.
