Infografis
Suara.com - Perdana Menteri Sudan dan sejumlah pejabat lainnya ditahan oleh pihak militer sebagai bentuk aksi dari penolakan kudeta di negara tersebut.
Menyadur Al Jazeera Senin (25/10/2021), militer Sudan telah memindahkan Perdana Menteri Abdalla Hamdok ke lokasi yang tidak diketahui.
Penangkapan tersebut terjadi setelah dia menolak mengeluarkan pernyataan untuk mendukung kudeta yang sedang berlangsung.
Kementerian Informasi Sudan mengungkapkan jika militer Sudan juga menangkap sejumlah anggota kepemimpinan sipil negara itu.
Baca Juga: Keluarga Kerajaan Belanda Punya Hak Menikah dengan Sesama Jenis
Pernyataan kementerian tersebut muncul pada hari Senin beberapa jam setelah TV Al-Hadath, yang berbasis di Dubai, mengatakan militer telah mengepung rumah Abdalla Hamdok.
"Setelah dia menolak untuk menjadi bagian dari kudeta, pasukan dari tentara menahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan membawanya ke lokasi yang tidak diketahui," jelas pernyataan Kementerian Informasi Sudan.
Sumber dari keluarga perdana menteri juga mengungkapkan kepada Al Jazeera ada pejabat sipil lain yang ikut ditahan oleh militer.
Pejabat yang ditahan antara lain Menteri Perindustrian Ibrahim al-Sheikh dan gubernur ibu kota Sudan Khartoum, Ayman Khalid.
Putri dari al-Sheikh dan istri Khalid mengungkapkan jika mereka dibawa dari rumah sebelum matahari terbit.
Baca Juga: PM Baru Fumio Kishida Umbar Janji Akan Bawa Jepang Keluar dari Krisis Covid-19
Menteri Informasi Hamza Baloul, penasihat media untuk perdana menteri, Faisal Mohammed Saleh, dan juru bicara dewan kedaulatan yang berkuasa di Sudan, Mohammed al-Fiky Suliman, juga ditangkap, kata para pejabat kepada kantor berita The Associated Press.
Sudan berada di ujung tanduk sejak diterpa isu sejak bulan lalu. Isu tersebut menimbulkan tuduhan jika akan terjadi pembagian kekuasaan antara kelompok militer dan sipil.
Isu kudeta tersebut juga muncul setelah penggulingan pemimpin lama Sudan yakni Omar al-Bashir.
Al-Bashir digulingkan pada 2019, namun akan tetap menjabat hingga transisi politik selesai pada akhir 2023.
Belum ada pernyataan resmi dari pihak militer mengenai laporan penangkapan perdana menteri dan pejabat lainnya.
Al Hadath mewartakan jika Abdel Fattah al-Burhan, kepala dewan kedaulatan Sudan akan segera membuat pernyataan tentang perkembangan hari Senin.
Sementara itu, Asosiasi Profesional Sudan (SPA), kelompok politik pro-demokrasi utama negara itu, menyebut jika langkah militer sebagai kudeta.
"Kami mendesak massa untuk turun ke jalan dan menduduki mereka, menutup semua jalan dengan barikade, melakukan pemogokan buruh umum, dan tidak bekerja sama dengan para putschist dan menggunakan pembangkangan sipil untuk menghadapi mereka," kata SPA dalam sebuah pernyataan.
Kantor berita Reuters dan AFP melaporkan pengunjuk rasa mulai turun ke jalan sebagai tanggapan atas seruan SPA. Beberapa diantaranya membawa bendera nasional dan membakar ban.
