Sudan Dilanda Kudeta, Pihak Militer Tahan Perdana Menteri dan Pejabat Lainnya

Senin, 25 Oktober 2021 | 17:05 WIB
Sudan Dilanda Kudeta, Pihak Militer Tahan Perdana Menteri dan Pejabat Lainnya
Aksi unjuk rasa menentang kudeta militer di Sudan.[Anadolu Agency]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Perdana Menteri Sudan dan sejumlah pejabat lainnya ditahan oleh pihak militer sebagai bentuk aksi dari penolakan kudeta di negara tersebut.

Menyadur Al Jazeera Senin (25/10/2021), militer Sudan telah memindahkan Perdana Menteri Abdalla Hamdok ke lokasi yang tidak diketahui.

Penangkapan tersebut terjadi setelah dia menolak mengeluarkan pernyataan untuk mendukung kudeta yang sedang berlangsung.

Kementerian Informasi Sudan mengungkapkan jika militer Sudan juga menangkap sejumlah anggota kepemimpinan sipil negara itu.

Pernyataan kementerian tersebut muncul pada hari Senin beberapa jam setelah TV Al-Hadath, yang berbasis di Dubai, mengatakan militer telah mengepung rumah Abdalla Hamdok.

"Setelah dia menolak untuk menjadi bagian dari kudeta, pasukan dari tentara menahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan membawanya ke lokasi yang tidak diketahui," jelas pernyataan Kementerian Informasi Sudan.

Sumber dari keluarga perdana menteri juga mengungkapkan kepada Al Jazeera ada pejabat sipil lain yang ikut ditahan oleh militer.

Pejabat yang ditahan antara lain Menteri Perindustrian Ibrahim al-Sheikh dan gubernur ibu kota Sudan Khartoum, Ayman Khalid.

Putri dari al-Sheikh dan istri Khalid mengungkapkan jika mereka dibawa dari rumah sebelum matahari terbit.

Baca Juga: Keluarga Kerajaan Belanda Punya Hak Menikah dengan Sesama Jenis

Perdana Menteri Sudan Abdallah Hamdok. (REUTERS//MOHAMED NURELDIN ABDALLAH)
Perdana Menteri Sudan Abdallah Hamdok. (REUTERS//MOHAMED NURELDIN ABDALLAH)

Menteri Informasi Hamza Baloul, penasihat media untuk perdana menteri, Faisal Mohammed Saleh, dan juru bicara dewan kedaulatan yang berkuasa di Sudan, Mohammed al-Fiky Suliman, juga ditangkap, kata para pejabat kepada kantor berita The Associated Press.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI