Infografis
Suara.com - Juru bicara Presiden, Fadjroel Rahman, menyebutkan bahwa Kepala Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko tengah mempersiapkan jawaban dari tuntutan yang dilayangkan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
Tuntutan itu disampaikan BEM SI melalui unjuk rasa memperingati tujuh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (21/10/2021) kemarin.
"Saya mendengar sudah diterima pak Moeldoko. Saya dengar sedang diolah jawaban-jawaban tuntutan mahasiswa," kata Fadjroel kepada wartawan, Jumat (22/10/2021).
Dalam kesempatan tersebut, Fadjroel menyampaikan ucapan terima kasih kepada mahasiswa yang sudah mengingatkan adanya kebijakan yang mesti diperbaiki maupun dilanjutkan.
Baca Juga: Kirim Surat, Jika Jokowi Tak Mau Batalkan Pemecatan, Eks Pegawai KPK Ancam Gugat Firli Cs
Ia melihat ada sisi kedewasaan dari para mahasiswa yang tidak hanya mengkritik namun juga mendukung apa yang dianggap baik.
"Karena kalau saya mendengar dari tuntutan itu pernyatanya mengatakan ada yang harus diperbaiki ada yang harus ditambahkan terlihat sekali ada kedewasaan," ujarnya.
Fadjroel juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak henti-hentinya mengingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk terus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.
Dengan adanya unjuk rasa sebagai medium menyampaikan pendapat, menurut Fadjroel menjadi bentuk hadirnya demokrasi di Tanah Air.
"Kami ingin mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia tetap berjalan dan sedang baik-baik saja. Karena kalau tidak ada kritik itu berarti demokrasi tidak berjalan di RI."
Baca Juga: Kado Presiden Jokowi di Hari Santri Nasional
Ditemui Moeldoko saat Aksi
Sebelumnya Massa BEM SI akhirnya ditemui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Hal itu terjadi ketika ratusan mahasiswa berunjuk rasa memperingati tujuh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (21/10/2021).
Pada kesempatan itu, perwakilan BEM SI menyampaikan 12 poin tuntutannya yang terangkum dalam buku, 'Jokowi Last Season' yang merupakan hasil kajian mereka sendiri.
Mereka pun meminta kepada Moeldoko agar buku itu disampaikan ke Jokowi dalam waktu 3x24 jam.
"Dan juga untuk bukti, ada bukti bahwa Bapak Moeldoko menyampaikan kepada pak Jokowi daam waktu 3x24 jam. Dan kami meminta tanggapan terhadap kajian yang kami berikan terkait tuntutan rakyat," kata Koordinator Pusat BEM SI, Kaharuddin dihadapan Moeldoko langsung.
Mendapat 12 tuntutan itu, Moeldoko menyatakan akan mengundang BEM SI untuk berdiskusi bersama.
"Tadi ada 12 tuntutan, yang disampaikan. Yang ingin bangun komunikasi yang baik adalah nanti saya akan mengundang mereka untuk berdiskusi," kata Moeldoko.
Dalam buku itu terdapat 12 tuntutan mereka, di antaranya meminta Filri Bahuri dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak hanya itu, Jokowi didesak membatalkan pemecatan 58 pegawai KPK, serta dan mengeluarkan Perppu pengganti Undang Undang KPK 2019.
Ada juga tuntutan mereka di luar perbaikan KPK, yaitu menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Kemudian, menuntut dan mendesak pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih relatif rendah.
Lalu, menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengembangkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam negeri, tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara.
