Infografis
Suara.com - Partai Ummat mengevaluasi tujuh tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi di bidang ekonomi yang dinilai semakin membahayakan masyarakat.
Ketua umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengatakan, pemerintahan Jokowi pantas diberikan rapor merah atas kebijakan di bidang ekonomi selama tujuh tahun.
"Rezim Jokowi bukannya membawa bangsa dan negara menuju kemajuan yang dicita-citakan seperti tercantum dalam UUD 1945, malah sebaliknya menyeret bangsa dan negara menuju kemunduran yang membahayakan," kata Ridho saat jumpa pers di DPP Partai Ummat, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (22/10/2021).
Ridho menyebut, kebijakan Jokowi di bidang infrastruktur cukup masif, tetapi tidak efisien dan tidak tepat sasaran sehingga gagal mendorong pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Kado Presiden Jokowi di Hari Santri Nasional
"Pembangunan infrastruktur ini tidak sepenuhnya menunjukkan skala prioritas kepentingan publik. Bahkan beberapa pembangunan infrastruktur dengan skala giant project tidak dalam desain dan perencanaan yang baik,” ujarnya.
"Apa lagi khusus untuk jalan tol, harganya sangat mencekik ekonomi rakyat. Jadi cacatnya dua kali," sambung Ridho.
Dampaknya, lanjut Ridho, utang negara membengkak hingga Rp 6.000 triliun, sementara pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan tinggi tidak tercapai.
"Kelak generasi mendatang akan membayar hutang yang menggunung. Ini membahayakan bangsa dan negara kita," katanya lagi.
Ridho juga menyoroti soal Bank Dunia yang kembali memasukkan Indonesia ke dalam negara berpenghasilan menengah ke bawah. Padahal sebelumnya digolongkan menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas.
Baca Juga: Relawan ANIES: Jokowi Jadi Gubernur Jakarta 2 Tahun Bisa Presiden, Apalagi Anies 5 Tahun
Dia berharap Jokowi bersama Wapres Maruf Amin dalam 3 tahun sisa masa jabatannya bisa memperbaiki kondisi ekonomi ini.
"Partai Ummat tetap mengharapkan di sisa tiga tahun masa bakti yang akan berakhir pada 2024 nanti Presiden Jokowi bersedia melakukan perubahan drastis," imbuh Ridho.
