Suara.com - Kementerian Kesehatan menilai lonjakan covid-19 gelombang ketiga adalah sebuah keniscayaan yang mungkin saja terjadi jika masyarakat lengah, alias terlalu euforia dengan penurunan kasus saat ini.
Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menjelaskan beberapa ahli telah menyatakan bahwa pandemi Covid-19 tidak akan hanya membentuk satu puncak kasus saja.
"Gelombang ketiga itu adalah sebuah keniscayaan, karena kita lihat salah satu publikasi ilmiah sudah mengatakan bahwa pola penyakit covid-19 ini akan menimbulkan beberapa gelombang," kata Nadia dalam diskusi virtual.
Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes itu mencontohkan di negara dengan cakupan vaksinasi tinggi saja tetap bisa terjadi gelombang ketiga karena pelonggaran protokol kesehatan yang terlalu masif seperti Inggris, Amerika, dan Israel.
Baca Juga: BPOM AS Beri Izin Edar Suntikan Booster Moderna dan Johnson & Johson
"Mereka juga terjadi peningkatan kasus, walaupun kematian dan kesakitannya relatif lebih rendah, jadi sudah ada contoh negara-negara yang masuk gelombang ketiga," ucapnya.
Dia menyebut gelombang ketiga juga bisa terjadi di Indonesia jika protokol kesehatan di masyarakat semakin lengah, terlebih akan ada libur akhir tahun dan beberapa hari raya keagamaan yang meningkatkan mobilitas.
"Potensi-potensi ini yang menyebabkan keniscayaan akan gelombang ketiga itu pasti terjadi, tentunya kita harus terus menerus mengingat ke masyarakat bahwa pandemi belum selesai," jelasnya.
Diketahui, pandemi Covid-19 telah menginfeksi 4.237.834 orang Indonesia, masih terdapat 15.594 kasus aktif, 4.079.120 orang sudah dinyatakan sembuh, dan 143.120 jiwa meninggal dunia.
Baca Juga: Aturan Perjalanan Dilonggarkan di Kepri, Muhamad Bisri: Waspada Gelombang Ketiga COVID-19
Indonesia juga telah menyuntikkan 110,931,375 dosis (53.26 persen) vaksin pertama dan 65,600,310 dosis (31.50 persen) vaksin kedua kepada masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara total sasaran vaksin adalah 208.265.720 atau 70 persen warga Indonesia yang ditargetkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus selesai dalam waktu satu tahun untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.