Infografis
Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta seluruh daerah memiliki mal pelayanan publik (MPP) untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen. Selain itu, MPP juga dinilainya dapat mengurangi budaya pungutan liar (pungli) yang kerap terjadi dalam proses pengurusan dokumen negara.
MPP sendiri telah menjadi salah satu bentuk reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah guna memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Dengan adanya MPP, masyarakat dapat melakukan beragam pengurusan dokumen di satu tempat terpadu.
“Ini suatu langkah yang menurut saya sangat baik dan kita harapkan seperti ini di seluruh Indonesia. Semua kabupaten/kota punya model Mal Pelayanan Publik, punya lounge pelayanan publik, bahkan pasar pelayanan publik dan juga pusat-pusat pelatihan pemberdayaan masyarakat dengan berbagai macam program,” kata Ma'ruf saat memberikan keterangan pers usai melihat langsung inovasi pelayanan publik dan UMKM di Banyuwangi, Kamis (21/10/2021).
Ma'ruf menganggap dengan adanya satu wadah terpadu seperti ini, maka dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen hingga perizinan.
Baca Juga: Jubir Presiden Beberkan Keberhasilan Dua Tahun Kepemimpinan Presiden Jokowi
“Jadi ini mempercepat, memperpendek, mempermudah dan juga menghindarkan adanya pungutan liar. Kalau diperpendek ini kemudian menjadi lebih efisien,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ma'ruf sempat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang telah menjadi pelopor dalam pengimplementasian MPP di Indonesia. Menurut laporan, sebanyak 45 MPP yang tersedia di Indonesia termasuk di 14 kabupaten di Jawa Timur.
Melalui MPP, Ma'ruf menilai dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan upaya pemutakhiran data agar Indonesia dapat menuju satu data terpadu.
“Hal yang saya temukan juga yang menjadi masalah kita yaitu mengenai satu data. Data dari misalnya data-data UMKM, data-data orang miskin, data-data siapa yang harus memperoleh bansos ternyata sudah di istilahnya tadi di lounge. Pelayanan publik itu datanya sudah ada. Jadi ini kita Indonesia sedang menuju satu data dan sedang kita melakukan apa yang kita sebut dengan validasi data,” imbuhnya.
Baca Juga: Jubir Presiden Klaim Dua Tahun Kepemimpinan Jokowi Terjadi Transformasi Progresif
