Infografis
Suara.com - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto akhirnya angkat bicara menanggapi dugaan kebocoran database milik KPAI dan telah diperjualbelikan di RaidForums. Menurutnya, KPAI sudah mengetahui adanya kejadian tersebut dan sudah mengambil langkah-langkah tertentu.
Dia mengatakan, menindaklanjuti peristiwa tersebut pada tanggal 18 Oktober 2021, KPAI telah menyampaikan laporan kepada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri.
Selain itu pada tanggal 19 Oktober 2021, KPAI telah menyampaikan surat kepada Badan Siber dan Sandi Negara.
"Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2021 KPAI juga telah berkirim surat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) untuk tindak lanjut hal dimaksud," kata Susanto lewat keterangannya yang diterima Suara.com, Kamis (21/10/2021).
Baca Juga: Data-data yang Bocor dari KPAI Diduga Valid
Menurutnya, Menkominfo juga sudah menindaklanjuti dugaan kebocoran database tersebut. Sementara, itu pihak Ditsiber Mabes Polri dan BSSN bersama KPAI juga sudah mengambil langkah-langkah menyelesaikan kasus tersebut.
"Langkah - langkah selanjutnya dan KPAI telah melakukan mitigasi untuk menjaga keamanan data," tuturnya.
Ia mengklaim, dengan adanya peristiwa tersebut tidak mengganggu layanan pengaduan KPAI. "Tidak menggangu layanan pengaduan KPAI. Layanan tetap berjalan dan aman," katanya.
Sebelumnya, dugaan kebocoran data pribadi masyarakat Indonesia lagi-lagi terjadi di lembaga pemerintahan. Kali ini, basis data atau database milik KPAI diduga telah diperjualbelikan di RaidForums.
Baca Juga: Peretasan Data KPAI, Elsam: UU PDP Harus Atur Pelindungan Data Pribadi Anak
Database milik KPAI disebut diperdagangkan oleh sebuah akun bernama C77 di RaidForums. Username itu mengunggah dokumen bernama Leaked Database KPAI pada 13 Oktober 2021.
Akun ini juga memberikan tawaran demi menarik perhatian pembeli. Tawaran ini berupa sampel data demi meyakinkan calon pembeli bahwa dokumen tersebut benar adanya.
Berdasarkan penelusuran Suara.com, database diduga merupakan data pribadi warga Indonesia yang pernah mengadu ke KPAI.
Tentu data pribadi yang dijual itu berpotensi disalahgunakan. Apalagi KPAI banyak menerima data pengaduan pelecehan seksual anak.
Data yang dijual berupa nama, nomor KTP, alamat, nomor ponsel, agama, pekerjaan, pendidikan, email, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, sampai domisili tempat tinggal.
Dugaan kebocoran database KPAI ini mendapatkan sorotan tajam warganet. Mereka mengkritik laman daring pemerintah yang dinilai gagal melindungi data warga Indonesia dan menghadapi ancaman peretasan.
Berikut beragam komentar warganet;
"Database KPAI benar-benar playground ya. Gosipnya database aduan yang masuk securitynya lemah. Lalu kalau seseorang mau ngadu ke KPAI, terus databasenya diacak-acak sama hacker gini gimana nasib yang ngadu? Gila bocor semua yang di KPAI terus dijual semua," kritik warganet.
"Bukan, ini data KPAI gak jebol. Cuma dibuka buat umum aja atau open source," sindir warganet.
"Ini mah hacker yang gaya-gayaan doang. Datanya untuk testing aja," tambah yang lain.
"Data orang Indonesia sekarang sudah jadi open source," komentar warganet.
"Setahun ini banyak berita soal data bocor ya," keluh warganet.
Kebocoran database di lembaga pemerintahan sendiri bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, pangkalan BPJS Kesehatan juga dikabarkan bocor di laman RaidForum.
