Infografis
Suara.com - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, selama dua tahun pemerintahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diklaim menciptakan keseimbangan antara penanganan pandemi, kebijakan keberlanjutan pembangunan nasional, serta pengawalan keadilan, hukum dan HAM.
Pertama, kebijakan penanganan pandemi difokuskan pada penyelamatan kesehatan dan daya tahan sosial ekonomi rakyat secara simultan.
Sehingga, Jokowi membentuk Satgas Covid-10 dan Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN).
"Penanganan kesehatan dalam masa pandemi dimulai dengan strategi pembentukan pelayanan kesehatan, yaitu membangun sistem RS rujukan pasien Covid-19 nasional, sistem 3T (test, tracing, treatment), penjaminan ketersediaan obat dan perlengkapan medis, serta edukasi masif protokol kesehatan," ujar Fadjroel kepada wartawan, Kamis (21/10/2021).
Baca Juga: Jubir Presiden Klaim Dua Tahun Kepemimpinan Jokowi Terjadi Transformasi Progresif
Penanganan sosial ekonomi, kata Fadjroel, diwujudkan dalam bentuk insentif keringanan pajak, bantuan modal UMKM, bantuan sosial dengan berbagai skema, dan kartu prakerja.
Selain itu, kebijakan perlindungan terhadap WNI terdampak pandemi yang ada di luar negeri juga dijalankan secara simultan, seperti penjemputan WNI dari Tiongkok, Jepang, dan fasilitasi kepulangan TKI dari beberapa negara.
Lebih lanjut, Fadjroel menuturkan sebagai upaya perlindungan dan keselamatan sosial ekonomi rakyat, Jokowi telah melakukan diplomasi internasional terkait pengadaan vaksin sejak pertengahan tahun 2020.
"Alhamdulillah, kerja keras ini menghasilkan pengadaan vaksin baik produk jadi dan bahan mentah sehingga Indonesia menjadi negara dengan vaksinasi tertinggi nomor 6 (enam) di dunia. Upaya pengembangan vaksin produk dalam negeri Vaksin Merah Putih oleh lembaga penelitian dan universitas-universitas terus didorong sehingga diharapkan Indonesia mandiri dalam produksi vaksin Covid-19 pada tahun 2022," kata Fadjroel.
Fadjroel juga menyebut penanganan Covid-19 di Indonesia diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia.
Baca Juga: 2 Tahun Jokowi-Maruf, Survei Ungkap Publik Anggap Wakil Presiden Hanya Ban Serep
"Penanganan pandemi Covid-19 Indonesia diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia pada September 2021. Hal ini dilihat dari keberhasilan memutus mata rantai persebaran virus Corona, vaksinasi dan perekonomian," tutur Fadjroel.
Kemudian, kata Fadjroel, ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2021 mencapai pertumbuhan 7,07 persen setelah pada awal pandemi 2020 terkontraksi sampai -5,32 persen.
Pada level sosial ekonomi mikro daya beli, geliat UMKM, dan ketahanan sosial masyarakat tetap terjaga.
Adapun tiga strategi penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah yaitu kesehatan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi khususnya UMKM menunjukkan hasil positif yang diakui masyarakat dunia.
Tak hanya itu, Fadjroel menuturkan kebijakan pembangunan dalam narasi Indonesia Sentris tetap dilaksanakan.
Antara lain pembangunan sumber daya manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, dan transformasi ekonomi melalui ekonomi hijau dan hilirisasi industri.
Selama dua tahun kepemimpinan Jokowi, kata Fadjroel, juga melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan tol, jembatan, bendungan, embung dan lain-lain agar tercipta keterhubungan antar daerah.
"Sedangkan pembangunan SDM diwujudkan dalam kebijakan merdeka belajar, digitilasi pendidikan, beasiswa semua level pendidikan, dan peningkatan gizi anak-anak Indonesia," ucap Fadjroel.
Selain itu, transformasi ekonomi dalam bentuk ekonomi hijau kata Fadjroel direalisasikan dengan melanjutkan upaya deforestasi yang telah mencapai 75,03 persen, teknologi industri ramah lingkungan, pengurangan emisi dengan program Energi Baru Terbarukan (EDT) seperti Solar B-30, serta berbagai kebijakan konservasi lingkungan termasuk restorasi lahan gambut dan mangrove.
"Sedangkan hilirisasi industri dipacu melalui proyek pembangunan smelter untuk industri tambang. Pada sektor UMKM, presiden juga mendorong hilirisasi industri dan digitalisasi," tuturnya.
Selain itu, Fadjroel menuturkan kebijakan terkait keadilan, hukum dan HAM menjadi bagian penting dari implementasi transformasi progresif dalam kepemimpinan Jokowi.
"Termasuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM, juga hak konstitusional untuk melakukan kritik (secara lisan dan tertulis)," kata Fadjroel.
Kemudian, dalam dua tahun kepemimpinan, Jokowi melanjutkan program sertifikat tanah gratis untuk rakyat tidak mampu dengan total capaian 32,9 juta sertifikat per mei 2021, penanganan mafia pertanahan, penyelesaian konflik agraria, upaya penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu dalam proses juga pembaharuan KUHP, penyelesaian kasus BLBI, dan Rencana Aksi Nasional HAM melalui Perpres No. 53 Tahun 2021.
"Keadilan juga ditandai oleh pelaksanaan PON XX Papua sehingga Indonesia bagian timur khususnya rakyat Papua memiliki kesempatan terhadap akses fasilitas olahraga berkualitas, pembuktian kapasitas SDM, dan berpartisipasi menjadii simbol persatuan Bangsa Indonesia," ucapnya.
Lebih lanjut, Fadjroel menyebut transformasi progresif bangsa Indonesia akan ditandai dengan pemindahan IKN (Ibu Kota Negara) ke Penajam Paser Utara Kalimantan Timur yang mana persiapan lokasi dan konsep tata kota sudah berjalan. Supres RUU IKN kata Fadjroel juga telah disampaikan kepada DPR RI.
Tak hanya itu, Fadjroel menuturkan dua tahun pemerintahan Jokowi adalah dua tahun ‘membajak pandemi’ dengan transformasi progresif.
"Pencapaian selama dua tahun ini adalah buah dari gerak kolaboratif (gotong royong) Presiden Joko Widodo dan seluruh rakyat, dan akan terus bergerak bersama mencapai Indonesia Maju. Terimakasih kepada 270 juta rakyat Indonesia untuk gotong-royong dan kesukarelaan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Kita yakin Indonesia Maju, Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh," katanya.
