Infografis
Pemerintah seakan tutup telinga atas segala kasus pelanggaran HAM yang terjadi, baik di masa lalu, seperti Tragedi Semanggi 1 dan 2, Kasus Tanjung Priok, serta pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, ataupun pembiaran atas pelanggaran HAM, yang tercermin pada berbagai aksi massa yang terjadi hingga hari ini.
"Serangkaian pembiaran ini secara nyata menunjukan ketidakpedulian negara dan pemerintahannya atas rasa aman dan perlindungan terhadap warga negaranya. Bahkan, Presiden Joko Widodo tampak menganggap tindakan represif saat aksi demonstrasi sebagai hal yang wajar," tutur Leon.
Selanjutnya, Jokowi-Maruf juga gagal menepati janji kampanye di sektor pendidikan yang disebutnya ingin menjadi merdeka, namun serangan terhadap kebebasan akademik semakin marak dalam dua tahun ke belakang.
"Serangan-serangan ini berupa penjatuhan sanksi akademik (drop out atau skors), kriminalisasi, pembubaran diskusi mahasiswa, ancaman atau intimidasi, dan bentuk represi lainnya, seperti penghimbauan untuk tidak mengikuti demonstrasi," ucapnya.
Terakhir, BEM UI juga menyinggung soal penanganan pandemi Covid-19 yang memang tidak ada dalam janji kampanye Jokowi-Maruf, tapi ada 142.952 orang yang meninggal dunia akibat respon pemerintah yang buruk terhadap pandemi.
"Dapat dilihat dari penurunan jumlah testing yang dilakukan secara sengaja, kolapsnya rumah sakit, habisnya stok tabung gas oksigen, dan tracing yang buruk," terangnya.
Oleh sebab itu, mereka meminta pemerintah melakukan perbaikan sistem kesehatan untuk persiapan menghadapi gelombang ketiga pandemi Covid-19 yang diprediksi akan terjadi pada akhir tahun 2021.
