Suara.com - Deklarasi mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada pemilu tahun 2024 disambut positif Persaudaraan Alumni 212, kelompok yang selama ini dikenal dekat dengan Anies.
Deklarasi di Jakarta Pusat, siang tadi, dilakukan oleh gerakan yang menamakan diri mereka Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera yang diinisiasi oleh sejumlah tokoh.
Anies sendiri belum memberikan pernyataan resmi mengenai dukungan tersebut, tetapi menurut aliansi pendukung, tanpa pernyataan Anies pun gerakan dukungan sah-sah saja dilakukan.
Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif menyampaikan apresiasi terhadap gerakan tersebut, "Kami hormati dan hargai."
Baca Juga: 100 Orang Tiap Provinsi, Pendukung Siapkan 2 Ribu Pengacara untuk Anies di Pilpres 2024
Slamet berkata deklarasi dukungan merupakan hal biasa dalam negara yang menganut sistem demokrasi.
Anies di mata PA 212 merupakan tokoh potensial menjadi calon presiden.
Tetapi mereka belum memberikan menyatakan dukungan untuk calon tertentu di pemilu 2024, "Untuk PA 212 sendiri belum memikirkan ke arah sana."
Koordinator gerakan mendukung Anies, Laode Basir, menyebut sejumlah alasan kenapa mendukung gubernur Jakarta periode sekarang menjadi calon presiden.
Anies dinilai memiliki rekam jejak yang positif ketika menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan, serta dalam memimpin Jakarta.
Baca Juga: Anies Dideklarasikan Capres 2024, Bagaimana Respon PA 212?
Semenjak menjadi gubernur Jakarta, Anies disebut mampu menangani banyak masalah.
"Selama empat tahun menjadi gubernur DKI, Anies Baswedan telah berhasil memenuhi sebagian besar janji kampanye yang disampaikan ketika pilkada," kata Laode.
Kehadiran Anies juga dinilai diterima oleh berbagai kelompok masyarakat.
Dengan kemampuan Anies mengatasi permasalahan yang kompleks di Jakarta, dia diyakini memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah bangsa.
"Apalagi nantinya Indonesia harus bisa bangkit dari keterpurukan setelah pandemi Covid-19."
Mereka juga memuji karakter Anies sebagai pemimpin.
"Di antaranya kemampuan berkomunikasi kepada publik yang persuasif dan menggerakkan, responsif atas berbagai masukan dan kritik atas kebijakannya, serta bersikap santun kepada para pihak yang mencacinya," ujar Laode.
"Berdasar berbagai penilaian itu serta menimbang pilihan nama lainnya, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera menyatakan dukungan penuh bagi pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden dalam pilpres tahun 2024."
Deklarasi dukungan hari ini merupakan inisiatif pendukung Anies, kata Laode. Setiap warga negara yang hidup di negara hukum, katanya, mempunyai hak untuk menyatakan dukungan kepada tokoh tertentu.
Laode berkata, "Ini adalah inisiatif kami, kami tidak terlalu punya kepentingan untuk Pak Anies tahu atau tidak."
"Ini kan negara demokrasi sah-sah saja. Jadi buat kami tidak ada masalah. Hari ini kami mendeklarasikan semoga hari-hari ke depan ada lagi kelompok-kelompok yang mendeklarasikan Anies sebagai presiden."
Sama seperti Laode, deklarator Dani Kusuma menekankan gerakan dukungan ini merupakan bagian dari menyiapkan landasan untuk Anies setelah tak menjadi gubernur nanti.
"Nggak ada urusan. Kami tidak ada urusan dengan Pak Anies. Pak Anies kerja saja sebagai gubernur. Kami relawan hanya menyiapkan landasan ketika Pak Anies sudah selesai dari jabatan sebagai gubernur."
Hal itu untuk merespons pesan Anies yang ingin berkeliling ke daerah-daerah setelah selesai menjabat gubernur.
"Pesan beliau cuma ingin berkeliling Indonesia. Nah landasannya kami siapin dari sekarang. Jadi kami tidak ada komunikasi dengan beliau, kita kerja untuk Indonesia," katanya.
Disebutkan, aliansi pendukung Anies sudah dibentuk sejak tahun 2018 dan sekarang sudah memiliki jaringan sampai di tingkat kelurahan dan desa.
Mereka mengatakan telah menyiapkan tim hukum di berbagai daerah untuk mengawal Anies, terutama di Jawa, Jakarta, dan Banten.
"Saya sudah membentuk tim hukum di seluruh Indonesia. Jadi target kami kalo di provinsi yg besar, saya bentuk 1 provinsi itu 100 advokat," kata Fayat dari tim hukum aliansi pendukung Anies.
"Jadi kita nanti kalau dipukul rata, tim hukum kami itu lebih dari 2.000 orang. Karena kita fokus pada provinsi yang besar, terutama di Jawa dan DKI serta Banten," katanya. [rangkuman laporan Suara.com]