Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, memberikan sejumlah catatan kritis terhadap 2 tahun kepemimpinan Joko Widodo-Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Catatan pertama yakni terkait dengan gemuknya koalisi pemerintahan yang dimiliki Jokowi-Maruf. Menurutnya, hal itu dapat menghilangkan kontrol terhadap pemerintahan itu sendiri.
"Demokrasi itu esensi check and balances, kualitas kontrol bergantung pada kualitas gagasan dan kuantitas kursi. Dengan koalisi super gemuk, bisa membuat kualitas kontrol melemah, tapi PKS istiqomah di #KamiOposisi," kata Mardani dalam cuitannya, Rabu (20/10/2021).
Terkait dengan penanganan pandemi, Mardani mengakui kinerja pemerintah kian membaik. Hanya saja, menurutnya, kekuatan fundamental ekonomi bangsa menjadi terkorbankan.
Baca Juga: Terbitkan Telegram, Kapolri Minta Oknum Polisi Lakukan Kekerasan ke Warga Disanksi Tegas
Belum lagi, kata dia, berdasarkan laporan riset milik AidData (lembaga riset keuangan di Amerika Serikat) memperkirakan Indonesia punya utang tersembunyi ke Tiongkok sebesar Rp245 triliun untuk membiayai berbagai proyek besar pemerintah.
"Sebagian besar merupakan pembiayaan pembangunan dlm program Belt and Road Initiative (BRI). Salah satunya kereta cepat Jakarta-Bandung yg menuai polemik," tuturnya.
"Jangan sepelekan temuan ini. Terlebih, dampak dari keputusan yang serba instan dan kejar-tayang, pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini ditanggung APBN. Perubahan sumber pendanaan ke kas negara tentu menimbulkan beban utang baru. Ini bisa menjadi bom waktu dan membahayakan ekonomi kita ke depan," sambungnya.
Catatan berikutnya yakni mengenai reformasi birokrasi dimana menurut Mardani kini banyak lembaga dilebur jadi satu dan BUMN banyak dibubarkan. Menurutnya hal itu harus dilakukan hati-hati.
"Contoh terlihat lucu, beberapa mau dihapus tapi Pak Jokowi malah menambah pos wamen. Pemborosan, bahkan mungkin ini tidak sesuai dengan grand design reformasi birokrasi yang bermakna miskin struktur kaya fungsi," tuturnya.
Baca Juga: Muhaimin Iskandar Mau Nyapres 2024, PKS Siap Berkoalisi dengan PKB
Para Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menurutnya harus diberikan haknya hingga ditingkatkan kualitasnya. Ia mengatakan, jangan biarkan ASN terlunta-lunta.
Lebih lanjut, Mardani juga menyoroti soal penegakkan hukum dalam dua tahun kepemerintahan Jokowi-Maruf. Menurutnya kekecewaan publik makin menurun atas penegakkan hukum terlebih dengan adanya tagar #PercumaLaporPolisi.
Untuk Polri Mardani menyoroti soal dugaan pemerkosaan 3 anak di bawah umur oleh ayah kandung di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dan kasus terbaru oknum polisi melakukan tindakan tak humanis dengan memiting dan membanting mahasiswa saat pengamanan aksi di depan Kantor Bupati Kabupaten Tangerang.
"Mestinya bisa menjadi cambuk peningkatan pendekatan nan humanis demi kepolisian yang presisi," ungkapnya.
Terakhir Mardani menyoroti soal isu pemberantasan korupsi khususnya terkait dengan polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK. Ia menyayangkan sikap Jokowi yang cuek terhadap kasus tersebut.
"Kepercayaan publik terhadap KPK pun jeblok. Perlu diingat dukungan publik punya nilai strategis bagi KPK," tuturnya.
Mardani menuturkan, sebenarnya masih banyak masalah yang menjadi catatannya, hal itu seperti rencana pemindahan ibukota yang dianggap non-urgensi. Bahkan masukan Tenaga Kerja Asing (TKA) Tiongkok juga jadi sorotannya.
"Pekerjaan rumah presiden masih banyak, perlu kesiapan dan kerelaan untuk sungguh-sungguh mengurai dan menyelesaikannya. Tanpa kesungguhan, sejatinya tidak ada keberhasilan bagi seorang pemimpin. Dan PKS akan tetap menjadi #KamiOposisi yang konstruktif, solutif, dan berimbang demi bakti kami untuk negeri yang lebih baik," tandasnya.
