Infografis
Suara.com - Institusi Polri dalam beberapa pekan terakhir tengah menjadi sorotan publik. Hal itu disebabkan oleh kelakukuan sejumlah oknum yang diduga melakukan pelanggaran.
Terbaru ada kasus oknum polisi yang membanting mahasiswa saat unjuk rasa di Tangerang. Kemudian menyoal pemaksaan akses ponsel milik warga oleh polisi saat patroli. Teranyar, yakni dugaan pemerkosaan oleh seorang kepala polisi sektor di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
Terakit itu, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berpandangan kasus-kasus kekerasaan atau pelanggaran yang dilakukan anggota polisi tidak harus diselesaikan secara internal terkait pelanggaran etik.
"Ini menurut saya perlu juga, tentu tidak semua harus berpulang kepada pak kapolri, tetapi kita membayangkan teman teman di Div Propam ini juga harus bekerja lebih keras," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/10/2021).
Baca Juga: Polisi Artis Geledah Isi HP Warga, YLBHI: Langgar UU ITE dan Peraturan Polri Standar HAM
Lebih dari itu, Arsul meminta penanganan perkara pelanggaran oleh anggota polisi harus diproses secara pidana, jika memang terdapat unsur pidana.
"Yang lebih penting lagi menurut hemat saya pimpinan Polri harus tegaskan setiap pelanggaran anggota Polri, yang itu ada unsur atau memenuhi rumusan pasal pidana apakah di KUHP atau di undang-undang yang lain itu harus diproses pidana, tidak boleh berhenti hanya sebagai kasus etik saja, yang sanksinya hanya sanksi etik," tutur Arsul.
Proses pidana itu dibutuhkan untuk memberikan efek jera. Sehingga diharapkan kejadian kekerasana atau pelanggaran oleh anggota polisi tidak terus berulang.
"Kalau pelanggaran yang ada unsur pidananya itu hanya diselesaikan secara etik saja dalam ranah etika maka efek jeranya dan efek kejutnya kurang besar. Untuk supaya besar ya harus, meskipun proses pidana itu katakanlah vonis pidana denda tapi itu harus ya," ujar Arsul.
Baca Juga: Pengguna Twitter Diteror karena Kritik Kepolisian, Ini Reaksi Polri Jika Korban Melapor
