Seluruh Jakarta Kini Berstatus PPKM Level 2, Bagaimana Aturan Makan Di Tempat Umum?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:50 WIB
Seluruh Jakarta Kini Berstatus PPKM Level 2, Bagaimana Aturan Makan Di Tempat Umum?
Ilustrasi makan di warteg saat PPKM. (Suara.com/Angga Budhiyanto & ANTARA FOTO/Aprilio Akbar)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Provinsi DKI Jakarta kini menjalani Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 2 hingga 1 November 2021. Dengan demikian aturan pelaksanaan makan di tempat umum juga berbeda dengan level 3.

Aturannya tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM level 3, level 2, dan level 1 Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali. Dalam aturannya dijelaskan kalau warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat.

Adapun maksimal pengunjung 50 dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 menit yang pengaturan teknis diatur oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Kemudian untuk restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:

Baca Juga: Seluruh Daerah Jakarta Berstatus PPKM Level 2, Ini Aturan Lengkapnya

  1. Dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat;
  2. Kapasitas maksimal 50 persen;
  3. Waktu makan maksimal 60 menit;
  4. Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.

Sementara untuk restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional pukul 18.00 sampai dengan maksimal pukul 00.00 waktu setempat.

Lebih lanjut, pengunjung dibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas ruangan, waktu makan maksimal 60 menit, wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai, serta pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI