Infografis
Suara.com - Juru Bicara Demokrat kubu Moeldoko, Rahmad mengatakan, bahwa AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 mencerminkan cara berpikir totalitarian ala pimpinan Nazi Adolf Hitler. Hal itu menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Demokrat Benny K Harman.
Benny sebelumnya menyebut pengajuan uji materi atau Judicial Review AD/ART Demokrat oleh kubu Moeldoko didampingi Yusril Ihza Mahendra memiliki cara pikir hukum yang bersifat totalitarian bergaya pimpinan Nazi.
"Apa yang disebut Benny K Harman tentang cara berpikir totaliter yang mirip Hitler, maka sesungguhnya, cara berpikir mirip Hitler yang totaliter dan otokrasi itu tercermin di dalam AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020," kata Rahmad kepada wartawan, Rabu (13/10/2021).
Barang Haram
Ia mengatakan, dalam AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020, paham totaliter sangat kental. Menurutnya, paham totaliter itu pula yang dilakukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di dalam Partai Demokrat sehingga perbedaan pendapat dianggap barang haram.
"Kader yang berseberangan dipecat dan tidak ada ruang untuk adanya perbedaan pendapat. KLB dianggap barang ilegal walaupun KLB itu dibenarkan oleh Undang-undang," tuturnya.
"Di dalam AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 itu pula, kekuasaan politik dipegang oleh satu orang (otokrasi), yaitu SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi," sambungnya.
Rahmad mengatakan, ideologi Hitler tentang Totaliter dan Otokrasi ini anti ideologi Pancasila. Oleh karena itu, ideologi Hitler harus dibumi hanguskan dari Indonesia.
Ia menyampaikan, Partai Demokrat tahun 2001 sampai dengan 2014, tidak memiliki AD ART yang totaliter dan otokrasi, atau tidak mirip dengan ideologi Hitler. Ideologi Hitler itu baru tercermin didalam AD/ART Partai Demokrat tahun 2020.
Baca Juga: Kubu Moeldoko soal Satu Pemohon Cabut Gugatan AD/ART Demokrat di MA: Proses Jalan Terus
"Oleh sebab itu, kami mendukung Benny K Harman untuk memusnahkan cara berpikir totaliter Hitlerian yang tercermin didalam AD ART Partai Demokrat. Orang yang keberatan dengan dimusnahkannya AD ART Partai Demokrat Tahun 2020, sama artinya dengan orang yang ingin mempertahankan ideologi Hitler didalam sistem kepartaian," tandasnya.
