Suara.com - Yusril Ihza Mahendra angkat bicara menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K Harman yang menyebut Yusril dkk menggunakan cara pikir hukum ala pimpinan Nazi Adolf Hitler dalam pengajuan uji materi AD/ART partai ke Mahkamah Agung (MA).
Yusril mengaku menanggapi santai pernyataan Benny tersebut. Ia bercerita ketika menjadi mahasiswa dirinya pernah menjadi asisten Prof Osman Raliby mengajar mata kuliah Propaganda Politik dan Perang Urat Syaraf di FISIP UI.
Osman memberinya buku-buku Adolf Hitler dan Jozef Goebbels dalam bahasa Jerman seperti Mein Kamf dan Des Fuhrers Kamf um den Weltfrieden untuk ditelaah. Karena Yusril mahasiswa filsafat, pemikiran Hitler dalam Mein Kamf itu dia kritik habis di hadapan Osman Raliby dan membuat dirinya gembira.
Untuk itu, Yusril mengaku tertawa ketika Benny menyebut dia gunakan cara berpikir totaliter dalam menguji AD/ART Partai Demokrat.
"Seingat saya Benny Harman mengikuti kuliah saya Filsafat Hukum dan Teori Ilmu Hukum ketika dia mahasiswa Pascasarjana UI," kata Yusril lewat keterangannya saat dikonfirmasi Suara.com, Selasa (12/10/2021).
Menurutnya, di zaman orde baru, Panglima Kopkamtib Laksamana Sudomo menyebut dirinya ekstrim kanan. Pemerintah Amerika Serikat sampai sekarang nampaknya menganggap dirinya juga sebagai Islam radikal.
Yusril pun menganggap ada sebuah kejutan, gegara membela empat mantan kader Demokrat yang dipecat, dia dapat julukan baru sebagai pengikut Hitler.
"Dua minggu lalu saya dijuluki pengacara 100 miliar. Sekarang saya dijuluki lagi sebagai Nazi pengikut Hitler. Masih untung saya gak dijuluki PKI," ucap Yusril sembari tertawa.
Lebih lanjut, Yusril mengatakan omongan Benny terkait keinginan negara untuk memaksakan kehendak tidak ada pijakan intelektualnya sama sekali. Pertama, menurut Yusril, sejak tahun 2007 hingga sekarang dirinya tidak lagi memiliki jabatan kenegaraan apapun dan dia berada di luar Pemerintah dan lembaga negara.
Baca Juga: Demokrat Resmi jadi Termohon Atas JR AD/ART yang Digugat Kubu Moeldoko, Begini Kata MA
"Kebijakan pemerintah Presiden Jokowi pun tidak jarang saya kritik. Saya memang bukan bagian dari pemerintah," katanya.