Infografis
Suara.com - Koalisi Bersihkan Indonesia mengungkapkan ada sejumlah nama jenderal militer dan pejabat publik yang diduga terlibat dalam gurita bisnis pertambangan Luhut Binsar Panjaitan.
Merah Johansyah dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengatakan, sedikitnya ada 17 nama elite politik yang enam di antaranya adalah jenderal tinggi TNI.
"Dari 17 aktor sosok politically exposed persons tersebut, enam di antaranya memiliki background militer, purnawirawan, prajurit, serta jenderal berbintang tinggi. Empat di antaranya adalah mantan menteri dan menteri aktif seperti Pak Luhut sendiri sebagai Menko," kata Merah dalam diskusi virtual, Jumat (8/10/2021).
Nama militer di tambang pertama adalah Mayor Infanteri Paulus Panjaitan yang tidak lain adalah anak dari Luhut Binsar Panjaitan, ia memiliki hubungan dengan perusahaan tambang PT Buana Inti Energi dan PT Toba Sejahtra milik Luhut.
Baca Juga: Haris Azhar Dituding Minta Saham PT Freeport, Kuasa Hukum Tuntut Pembuktian Pihak Luhut
Nama kedua adalah Letnan Jenderal TNI (Purn) H Sumardi dan Jendral (Purn) Fachrul Razi (eks Menteri Agama) yang merupakan Komisaris di PT Toba Sejahtra milik Luhut.
Kemudian, Jusman Syafii Djamal (eks Menteri Perhubungan) yang menjabat sebagai komisaris di PT Rakabu Sejahtera, PT Toba Sejahtra, dan PT Kutai Energi.
Lalu, Letnan Jenderal (Purn) Eko Wiratmoko yang pernah menjabat Pangdam Pattimura dan Brawijaya, serta pernah menjadi elite Partai Golkar dan Sekjen Cakra 19 (Tim Sukses Jokowi), namanya terhubung dengan PLTU PT Kartanegara Energi.
Selanjutnya, Letjen (Purn) Suaidi Marasabessy, Kepala Staf Umum ABRI (1999-2000) yang menjabat Direktur Kutai Energi dan juga Presiden Direktur Utama TMU di Kalimantan Timur.
Kemudian, Arthur Mangaratua Ebenhaeser Simatupang sebagai Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia yang berhubungan dengan PT Toba Pengembang Sejahtra, milik Luhut.
Baca Juga: Vaksinasi di Pelosok Sulit Dijangkau, Bupati Bogor Minta Menteri Luhut Cari Solusi
Pandu Patria Sjahrir, dia adalah keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, pengurus KADIN yang terlibat dalam Satgas Omnibus Law, Ketua Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia 2015-2018 dan 2018-2021, namanya terhubung di PT Toba Bara Sejahtra (TBS) Energi Utama.
Bambang Brodjonegoro, mantan Menristek dan mantan Menteri Bappenas yang baru saja ditunjuk menjadi komisaris di PT Toba Bara Sejahtra (TBS) Energi Utama, milik Luhut.
Ada pula nama Arif Budi Sulistyo, adik ipar presiden Jokowi yang merupakan Direktur PT Rakabu Sejahtera yang berkongsi dengan PT Toba Sejahtra, milik Luhut.
Mantan Komisaris BUMN PT Pupuk Kaltim yang saat ini menjabat sebagai Komisaris BUMN PT Pupuk Sriwijaya (PUSRI), Bambang Supriyambodo juga terhubung dengan PT Rakabu Sejahtera.
Gurita bisnis tambang PT Rakabu Sejahtera juga menyeret nama dua anak Jokowi yakni Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemegang saham terbesar kedua di PT Papua Rakabu Sejahtera setelah Toba Sejahtra milik Luhut.
Merah menyebut, nama-nama pejabat publik dan militer ini terhubung langsung dengan gurita bisnis tambang Luhut Binsar Panjaitan yang banyak beroperasi di Kalimantan Timur dan Papua.
"Apa yang menghubungkan mereka? aktor-aktor tadi ternyata juga memiliki jejak, bukan hanya di Kaltim, tapi juga di Papua," jelasnya.
"Saham Tobacom Del Mandiri dan Tambang Raya Sejahtera seluruhnya juga terhubungan dengan PT Toba Sejahtra yang sahamnya terhubung dengan Pak Luhut Panjaitan," sambung Merah.
Merah menegaskan perusahaan-perusahaan tambang ini telah berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat secara langsung, seperti tanah longsor, banjir hingga bahaya lubang tambang.
Dia juga mengecam laporan pidana yang dilakukan Luhut terhadap aktivis Lokataru Haris Azhar dan KontraS Fatia Maulidiyanti karena tidak terima namanya disebut "bermain tambang di Papua".
"Pemerintah atau kepolisian dan aparat hukum untuk tidak boleh meneruskan dan melanjutkan kriminalisasi terhadap kawan-kawan kami, Fatia maupun Haris, karena yang mereka sampaikan adalah fakta yang tidak hanya terjadi di Papua, tetapi juga di Kalimantan Timur," tegasnya.
Pemerintah juga harus memperkuat penegakan hukum dalam operasi tambang batu bara, nama-nama pejabat publik dan militer di pusaran bisnis ini justru akan melemahkan posisi negara untuk menyelamatkan lingkungan hidup.
Untuk diketahui, Koalisi Bersihkan Indonesia terdiri dari YLBHI, JATAM, ICW, KontraS, WALHI, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, dan Sajogyo Institute.
