Infografis
Suara.com - Apresiasi Pemprov Jateng Tangani Kemiskinan, Wapres Ma'ruf Minta Data Terus Diperbaiki
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya menanggulangi kemiskinan di daerahnya.
Kendati demikian, Maruf tetap meminta agar Pemprov Jateng bisa terus melakukan pembaruan sehingga data penduduk dengan kemiskinan ekstrem yang digunakan tetap mutakhir.
Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 7 provinsi yang masuk prioritas percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di tahun 2021. Adapun wilayah yang menjadi prioritas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem tahap awal di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupatrn Kebumen, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Brebes.
Baca Juga: Pemkab Cianjur Didesak Buat Rencana Matang Terkait Kemiskinan
Itu disampaikan Ma'ruf ketika memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dengan Gubernur dan 5 Bupati Kabupaten Prioritas di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 secara langsung di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (07/10/2021).
"Saya memandang strategi penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan strategi penanggulangan kemiskinan dan khususnya untuk kemiskinan ekstrem. Saya juga mengapresiasi program-program inovasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang komplemen dengan program-program pusat," kata Ma'ruf.
Kendati begitu, Ma'ruf meminta agar data rumah tangga miskin ekstrem terus diperbaiki sehingga menjadi lebih mutakhir dan akurat.
“Saya minta agar perbaikan data terus dilakukan, sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat,” tegas Wapres.
“Hal ini akan menjadi masukan kepada proses penyempurnaan data oleh pemerintah pusat,” imbuhnya.
Baca Juga: DPR Dukung Terus Kerja Keras Mensos terkait Perbaikan Data
Ma'ruf mengungkapkan adanya sejumlah program yang telah dilaksanakan seperti program stimulan Jamban, Jamkes Non-Kuota, Kartu Tani/Nelayan, Dukungan Start-Up, serta pendampingan desa baik yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun dengan menggandeng perguruan tinggi.
“Untuk program khusus di sisa tahun tahun 2021 ini, kita akan menggunakan program yang ada yaitu Program Sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk memberikan tambahan bantuan bagi kelompok miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas ini,” ujarnya.
Di samping itu, Ma'ruf kembali menegaskan bahwa dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, anggaran tidak lagi menjadi isu utama. Tetapi tantangan saat ini adalah bagaimana memastikan seluruh program, baik program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem yang ada di masing-masing 5 wilayah kabupaten prioritas tersebut.
“Anggaran Kementerian/Lembaga untuk mendukung penanggulangan kemiskinan baik anggaran untuk perlindungan sosial maupun anggaran untuk pemberdayaan kelompok miskin ekstrem jumlahnya cukup besar mencapai lebih dari Rp 500 triliun . Belum lagi anggaran program penanggulangan yang didanai oleh APBD Provinsi dan Kabupaten,” pungkasnya.
