Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyambut baik usulan pertemuan antara Presiden Jokowi dengan ketua umum lartai politik. Usulan tersebut ditujukan untuk membahas jadwal Pemilu 2024 yang hingga kini belum ditetapkan.
Muzani berharap pertemuan antara Jokowi dengan para ketum parpol nantinya dapat menghasilkan keputusan terkait jadwal Pemilu 2024. Dengan begitu proses penetapan tanggal pencoblosan tidak berlarut-larut.
"Pandangan yang sangat bagus supaya persoalan ini tidak berlarut-larut. Persoalan ini tidak menjadi sebuah pandangan yang ngalor-ngidul begitu sehingga cepet selesai. Kalau cepat selesai berarti proses tahapan pemilihan umum sudah bisa dimulai," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/10/2021).
Muzani sekaligus mengingatkan bahwa penetapan jadwal Pemilu dan Pilkada 2024 harus diambil melalui musyawarah, bukan melalui mekanisme pemungutan suara atau voting.
Baca Juga: Gerindra: Hindari Voting untuk Tentukan Jadwal Pemilu 2024
"Yang harus dihindari untuk pelaksanaan ini saya kira adalah pengambilan suara terbanyak atau voting. Karena kita harus terus menjunjung tinggi musyawarah kebersamaan dan kegotongroyongan dalam pengambilan keputusan dan sedapat mungkin itu dilakukan dan diusahakan," kata Muzani.
Reaksi PPP
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memandang skenario pertemuan antara presiden dan ketum-ketum parpol dimatangkan lebih dahulu.
PPP sendiri mengaku tidak masalah dengan usulan tersebut. Mengingat dikatakan Arsul bahwa pertemuan antara ketuam umum parpol dengan Jokowi memang merupakan agenda rutin, ditambah parpol di Parlemen juga berkomunikasi dengan presiden.
"Hanya tentu perlu dimatangkan dulu semua skenario ditingkat menteri/kepala lembaga terkait dengan jajaran partai," kata Arsul kepada wartawan, Kamis (7/10/2021).
Baca Juga: Digembleng di Pusdiklatpassus Kopassus, Pasukan Komcad Harus Siap Perang
Dengan begitu, menurut Arsul hasil pertemuan antara presiden dengan ketum-ketum parpol nantinya bisa menjadi altertanif termasuk menyoal jadwal Pemilu 2024.
"Jadi jangan masih mentah kemudian dibawa ke pertemuan presiden dengan para ketum parpol," kata Arsul.
Jokowi Diminta Turun Tangan
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo menilai Presiden Jokowi perlu ikut campur untuk menentukan jadwal Pemilu 2024. Jokowi disarankan Arif mengundang ketua umum partai politik untuk menyatukan suara terkait tanggal pencoblosan.
Sebab diakui Arif belum ada satu suara dan tirik temu di dalam rapat konsinyering yang dilakukan antara pihak pemerintah, KPU, dan Komisi II DPR.
"Saya harus akui memang belum ada satu suara untuk itu. Karena itu ya agak bersabar sedikit. Bahkan jika diperlukan, menurut hemat saya malah perlu untuk presiden mengundang ketua umum parpol, mendiskusikan tentang hal-hal yang pokok yang prinsip terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024 dan pemilihan kepala daerah tahun 2024," kata Arif di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/10/2021).
Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Nasdem Saan Mustopa berpendapat bahwa ketua umum partai politik memang perlu melangsungkan pertemuan. Tujuannya ialah untuk membahas perihal tanggal Pemilu 2024 hingga mencapai satu suara.
"Kalau pada prinsipnya ya DPR kalau KPU dengan pemerintahnya bisa satu suara ya kita tidak ada masalah. Nah karena itu kita mendoronglah pimpinan parpol ini untuk bisa ketemu," kata Saan.
