Infografis
Suara.com - Dosen Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh Dr Saiful Mahdi harus menjalani masa hukuman selama 3 bulan penjara lantaran melayangkan kritik terkait hasil tes CPNS di kampusnya. Sang istri, Dian Rubianty menganggap waktu tersebut sangat panjang sehingga mengganggu dirinya serta anak-anak.
Mungkin bagi sebagian orang, masa hukuman 3 bulan penjara itu terasa singkat. Tetapi akan jelas berbeda apabila dirasakan oleh keluarganya sendiri.
"Hukuman 'hanya' 3 bulan. Tapi untuk saya ini waktu terpanjang yang menggangu waktu tidur saya dan anak-anak," kata Dian dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (6/10/2021).
Karena itu ia sempat merasa lega ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menyetujui untuk memberikan amnesti kepada sang suami. Jokowi juga sudah memberikan surat presiden kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan.
Baginya kasus yang membelit Saiful Mahfdi terasa 'kecil' ketimbang urusan Jokowi lainnya yang saat ini tengah dijalankan. Karena itu ia sangat menghargai atas bantuan Jokowi serta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
"Ini menunjukan bahwa pemeirntah memang serius ingin memperbaiki apa yang sedang berlaku dan ingin memberikan keadilan bagi warga seperti kami yang mungkin tanpa suara teman-teman, kasus seperti ini, di ujung Aceh, mungkin tak akan sampai ke telinga presiden," ujarnya.
Namun perjuangan Dian belum berakhir. Saat ini ia meminta dukungan dari seluruh pihak untuk mendorong DPR RI segera merespons dan memproses surat presiden yang dikirim pada 29 September lalu.
"Semoga nanti suara ini didengar dan sampai ke gedung DPR."
Jokowi Setuju Berikan Amnesti
Baca Juga: Nasib Amnesti Dosen Saiful Mahdi Ada di Tangan DPR: "Jangan Gugur Hanya Karena Reses"
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju untuk memberikan amnesti kepada dosen Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh Dr Saiful Mahdi. Namun proses amnesti masih berlanjut dengan meminta pertimbangan ke DPR RI.
