Infografis
Suara.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurniawan membantah jika pembahasan penentuan tanggal pencoblosan pada Pemilu 2024 mendatang menemui jalan buntu alias deadlock.
Untuk diketahui, Komisi II DPR batal menggelar rapat penetapan tanggal gelaran Pemilu bersama KPU dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada hari ini, Rabu (6/10/2021).
Pun ditambah adanya persoalan, jika tiga pihak itu juga belum menemui keputusan dan kesepakatan dalam rapat konsinyering yang dilakukan sebelum rapat di DPR.
"Saya kira enggak (deadlock). Makanya ini yang saya harus jelaskan tidak terjadi deadlock, justru ini menurut saya pematangan konsep. Semua orang bisa terlibat, bisa beri saran masukan sehingga kita bisa menemukan konsep yang betul-betul sesempurna mungkin," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/10/2021).
Doli mengakui bahwa antara fraksi lartai politik di Komiai II masih ada perbedaan pandang terkait pelaksanaan Pemilu 2024.
Di mana sejauh ini ada dua usulan tanggal, yakni pemerintah mengusulkan 15 Mei 2024 dan KPU mengusulkan 21 Februari 2024.
"Pandangan-pandangan yang lain termasuk soal tadi itu, misalnya masa kampanye terus soal digitalisasi. Karena sejak awal kan kami di Komisi II ada beberapa pandangan yang tidak sama soal digitalisasi itu," ujar Doli.
"Makanya kemarin kita putuskan, e-rekap itu hanya alat bantu. Karena ada beberapa partai anggap kita belum siap karena masalah sekuriti, SDM, jaringan, macam-macam. Jadi lebih pada hal-hal teknis yang belum ketemu," sambung Doli.
Jokowi Disarankan Turun Tangan Kumpulkan Ketum Parpol
Baca Juga: Belum Satu Suara, Jokowi Disarankan Kumpulkan Ketum Parpol Bahas Tanggal Pemilu 2024
Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo menilai, Presiden Jokowi perlu turun tangan mencampuri hal penentuan tanggal Pemilu 2024.
