Infografis
Suara.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menerima audiensi yang dilakukan Koalisi Masyarakat Peduli Kekerasan Seksual.
Dalam pertemuan itu, lembaga pengawasan penyiaran tersebut menerima sejumlah kritik dan masukan terkait penanganan kasus MS, terduga korban pelecehan seksual dan perundangan di lingkungan kerja KPI.
Atas sejumlah masukan yang diberikan, Komisioner KPI Nuning Rodiyah berjanji akan melakukan perbaikan di lembaganya, khususnya dalam penanganan kasus MS.
“Masukan yang disampaikan oleh teman-teman koalisi sangat konstruktif. Dan ini akan menjadi catatan kami untuk memperbaiki seluruh kinerja dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di KPI dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih,” kata Nuning kepada wartawan di Kantor KPI, Jakarta Pusat, Selasa (5/10/2021).
Baca Juga: Kasus Dugaan Pelecehan Seksual MS, KPI Tidak Bisa Sepenuhnya Serahkan ke Kepolisian
Selanjutnya, sejumlah masukan itu akan segera didiskusikan para pimpinan KPI pada rapat pleno.
“Kami akan segera mendiskusikan di rapat pleno KPI sehingga putusannya nanti akan segera kita sampaikan ke teman-teman koalisi. Karena bagi kami apa yang disampaikan oleh teman-teman koalisi sepenuhnya sangat membantu KPI dalam rangka menyelesaikan kasus kekerasan ini,” ujar Nuning.
Sebelumnya, koalisi masyarakat memberikan sejumlah masukan dan kritikan terhadap KPI terkait kasus MS.
Salah satunya mendesak dibentuknya tim investigasi independen, yang melibatkan LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan lembaga swadaya masyarakat yang fokus dalam perkara kekerasan seksual.
Selain itu, KPI dikritik karena mempertemukan MS dengan terduga pelaku. Hal itu dinilai sangat tidak benar. Perwakilan Koalisi Masyarakat Mike Ferawati mengatakan, selama menangani kasus kekerasan seksual di Koalisi Perempuan Indonesia, tidak pernah mempertemukan korban dengan pelaku.
Baca Juga: Koalisi Masyarakat Kritik KPI karena Pertemukan MS dengan Terduga Pelaku
“Selama ini kan kami memproses korban kekerasan seksual jangan sampai mempertemukan dengan pelaku karena itu semakin membuat korban terpuruk semakin down. Semakin terhambat dan korban juga semakin merasa tidak ada dukungan, tidak ada bantuan dan itu semakin membuat trauma semakin meningkat dan juga merasa ketakutan ya,” ujarnya.
Selain itu, ada juga sejumlah poin yang mereka sampaikan di antaranya, meminta KPI secara terbuka dan transparan dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang menimpa MS di lingkungan kerja dalam internal KPI.
Kemudian, meminta KPI menjamin hak korban (MS) terpenuhi dalam proses penyelesaian kasus seperti perlindungan dan keamanan korban, hak korban sebagai pekerja dari penanganan hingga pemulihan.
Lalu, meminta KPI melakukan review kondisi lingkungan kerjanya. Dilakukan dengan kerjasama antar atau lintas institusi, sehingga menjadi dasar untuk mengembangkan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di tempat kerja.
