Koalisi Masyarakat Kritik KPI karena Pertemukan MS dengan Terduga Pelaku

“Memang mereka belum siap ya tadi juga ada pernyataan dari sekretariat ya, bahwa memang ini adalah kasus yang pertama kali yang mencuat ya. Menurut pernyataannya dan mereka mengakui tidak siap dengan bagaimana proses-proses yang harus dilakukan,” kata Mike.

Karenanya, KPI didesak untuk membuat SOP penanganan kasus pelecehan seksual, sehingga ke depannya ada panduan yang dapat dijadikan pijakan.

“Besok-besok kalau ada kasus lagi mereka punya pijakan, mereka punya aturan regulasi internal yang juga bisa membantu, memandu mereka memproses kasus-kasus kekerasan di tempat kerja,” ujarnya.

Untuk diketahui hari ini, Selasa (5/10/2021), Koalisi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual menyambangi kantor KPI guna melakukan audiensi terkait kasus MS.

Ada lima poin yang mereka sampaikan di antaranya, meminta KPI secara terbuka dan transparan dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang menimpa MS di lingkungan kerja dalam internal KPI.

Kedua, melibatkan tim eksternal, seperti ahli, aktivis perempuan, dan lain-lain dalam melakukan investigasi penanganan kasus tersebut.

Ketiga, menjamin hak korban (MS) terpenuhi dalam proses penyelesaian kasus seperti perlindungan dan keamanan korban, hak korban sebagai pekerja dari penanganan hingga pemulihan.

Keempat, melakukan review kondisi KPI yang dilakukan dengan kerjasama antar atau lintas institusi sehingga menjadi dasar untuk mengembangkan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di tempat kerja.

Kemudian terakhir, siap membantu dan mengawal penuntasan Kasus Pelecehan Seksual dan Perundungan di KPI dengan melibatkan lembaga negara (Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK) guna menjamin keterbukaan proses pengungkapan fakta.

Untuk diketahui Koalisi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat di antaranya, LBH APIK, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), LBH Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Suara Kita, Warta Feminis dan Konde.co.