Infografis
Suara.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan belum menerima dokumen terkait laporan International Consortium of Investigate Journalists (ICIJ) bertajuk Pandora Papers, berisi dokumen finansial rahasia kesepakatan bisnis dan kepemilikan perusahaan di negara suaka pajak.
Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor.
"DJP belum menerima informasi atau dokumen terkait hal tersebut," katanya saat dikonfirmasi suara.com, Selasa (5/10/2021).
Dalam dokumen tersebut sejumlah nama orang Indonesia terdapat dalam dokumen tersebut, termasuk pejabat RI seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Kedua Menko Presiden Joko Widodo tersebut dikabarkan memiliki cangkang perusahaan di negara suaka pajak.
Mengetahui adanya kabar tersebut, DJP pun akan menelusuri keberadaan kabar tersebut dan menelaah kebenaran akan dokumen tersebut.
"Prinsipnya DJP terbuka terhadap semua informasi dan masukan, dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," kata Neil.
Mengutip laman International Consortium of Investigate Journalists (ICIJ), Pandora Papers merupakan dokumen finansial rahasia kesepakatan bisnis dan kepemilikan perusahaan di negara suaka pajak.
Dokumen Pandora Papers berisi 11,9 juta file dengan volume data mencapai hampir 3 terabyte.
Baca Juga: Pandora Papers: Surga Pajak Rahasia Pemimpin Dunia dan Selebritas Terungkap
Data-data tersebut terdiri dari data-data perusahaan yang disewa oleh para miliarder untuk membuat perusahaan cangkang di negara-negara suaka pajak.
