Infografis
Suara.com - Sebagai pemimpin partai pendatang baru, Said Iqbal berkata dengan tegas, "Kita berjuang politik anggaran."
Untuk menarik perhatian masyarakat, dia mengatakan jika partainya berhasil menjadi peserta pemilu 2024 dan memiliki wakil di lembaga legislatif, Partai Buruh (reinkarnasi Partai Buruh yang dulu dipimpin Muchtar Pakpahan) akan mendesak pemerintah memberikan bantuan uang kepada 100 juta warga, masing-masing Rp500 ribu tiap bulan.
"Kalau Allah berkehendak menghantarkan kita lolos verifikasi KPU dan parliamentary treshold, tidak usah muluk-muluk. Apa bentuknya? Kasih makan rakyat. Setiap rakyat kasih rekening setiap bulan," kata Said Iqbal dalam Kongres Partai Buruh di Jakarta Pusat, Selasa (5/10/2021).
Dengan ninlai APBN yang mencapai Rp2.200 triliun dan mengurangi anggaran yang disebut "aneh-aneh," menurut Said Iqbal, program tersebut dapat direalisasikan dan akan lebih berguna bagi masyarakat.
"Penduduk kita 260-an juta, kita kasih kesetengahnya, 100 juta orang. 100 juta dikali Rp500 ribu, cuma Rp50 triliun, dari APBN Rp2.200 triliun. Kurangi anggaran pemerintah yang aneh-aneh, integrasikan BLT dan bantuan sosial lain," kata dia dalam laporan reporter Suara.com.
Said Iqbal yakin program tersebut bisa direalisasikan di Indonesia. Sebab program bantuan semacam itu, menurut dia, pernah diterapkan Evo Morales ketika masih menjabat Presiden Bolivia dan Lula da Silva ketika masih Presiden Brasil. Dan berhasil.
"Mungkin tahun pertama tidak, ambil lagi ditahun kedua. Apa salahnya kita berbagi untuk rakyat? Kamu kalangan orang kaya sudah dapat segalanya," katanya.
Dalam konferensi pers di tengah kongres tadi siang, presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang dekat dengan Prabowo Subianto itu berkata dengan penuh percaya diri partainya akan menjadi organisasi politik yang diperhitungkan.
Said Iqbal menegaskan visi partainya mewujudkan Indonesia sebagai negara yang sejahtera (welfare state).
Baca Juga: Janji Said Iqbal jika Partai Buruh Lolos ke Senayan: Kasih Rakyat Rp500 Ribu Tiap Bulan
"Ada tiga prinsip dalam negara sejahtera, yang pertama kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang adil dan merata, serta tanggung jawab publik," kata Said Iqbal.
