Infografis
Suara.com - Hari ini, Partai Buruh resmi dideklarasikan di Jakarta. Organisasi politik ini didirikan oleh Muchtar Pakpahan dan Sony Pudjisasono pada tahun 2003, tetapi kemudian gagal karena kalah di pemilu. Sekarang dibangkitkan lagi dan dipimpin oleh Said Iqbal, seorang aktivis yang lama memimpin Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.
Walaupun dengan wajah baru, struktur barisan politik tersebut tetap diwarnai tokoh lama, di antaranya Sony Pudjisasono yang duduk sebagai ketua badan pendiri.
Dalam konferensi pers di tengah Kongres Nasional IV Partai Buruh tadi, Said Iqbal yang menjadi presiden partai untuk periode 2021-2026 berkata, "Partai Buruh bukan partai dinasti. Pemiliknya bukan Sony atau Iqbal."
Kegagalan menjegal pengesahan omnibus law Undang-Undang tentang Cipta Kerja disebut Said Iqbal menjadi cikal bakal kelahiran kembali semangat Partai Buruh.
Baca Juga: Omnibus Law Cipta Kerja dan Outsourcing Jadi Alasan Kebangkitan Partai Buruh
Jika berhasil mengirimkan perwakilan di lembaga DPR, Partai Buruh akan berjuang agar sistem kerja outsourcing dihapus, kata Iqbal. Kendati demikian, perjuangan melalui demonstrasi pekerja juga tetap jalan.
Sistem kerja outsourcing hanyalah salah satu yang menjadi perhatian, sejumlah isu lain yang juga akan diperjuangkan Partai Buruh di legislatif yaitu meningkatkan upah layak, jaminan sosial hingga hak cuti.
"Perjuangan buruh tidak boleh lagi hanya di jalan-jalan, demonstrasi-demonstrasi, perjuangan Partai Buruh harus mendapat tempat dalam konstitusi negara kita. Maka partai adalah salah satu jalan yang kita pilih agar kita bisa ikut memperjuangkan suara buruh, petani, nelayan, guru, masyarakat miskin desa, kota," kata Iqbal.
Partai Buruh, kata Iqbal, seharusnya ada di Indonesia dan kuat posisinya karena negara ini sudah menjadi negara industri.
"Karena itu apa yang diamanatkan Bang Muchtar dan Bang Sony, Partai Buruh yang sudah didirikan sebelumnya kami hidupkan," katanya.
Baca Juga: Beberkan Sumber Pendanaan Partai Buruh, Said Iqbal: Kami Iuran per Kader Rp50 Ribu
Sony Pudjisasono yang gagal membawa Partai Buruh menjadi partai besar berharap kelahiran kembali organisasi politik ini di bawah Said Iqbal, "menjadi tonggak sejarah dalam rangka menuju pemilu 2024."
"Kita berkeinginan tidak lagi mono serikat buruh atau mono gerakan rakyat, tapi kita ingin mengajak seluruh gerakan rakyat. Dan ini sudah dimulai dengan 11 elemen yang bergabung dan dipimpin dan kita percayakan kepada Bung Said Iqbal untuk memimpin di pemilu yang akan datang."
Badan pendiri atau Majelis Rakyat Partai Buruh terdiri dari sebelas organisasi, yaitu Partai Buruh yang lama, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, dan Serikat Petani Indonesia.
Selain itu, Organisasi Rakyat Indonesia, Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP-KEP), Federasi Serikat Pekerja Farmasi, dan Kesehatan Reformasi.
Badan pendiri lainnya, yaitu Forum Guru Honorer Tenaga Honorer dan Guru Swasta serta Gerakan Perempuan Indonesia.
Darimana sumber dana Partai Buruh?
Membangun partai barangkali tidak terlalu sulit dibandingkan mencari sumber dana politik untuk menghidupinya.
Itu pula yang menjadi pertanyaan sejumlah kalangan di tengah deklarasi Partai Buruh yang dilakukan di tengah pandemi yang telah menjungkirbalikkan sendi-sendi ekonomi.
Said Iqbal berkata, "Pendanaan Partai Buruh dari iuran."
Tiap kader, kata dia, akan dikenai iuran Rp50 ribu. Said Iqbal menargetkan partainya didukung 10 juta orang dan jika satu persen pendukung yang disebutnya sebagai "kader militan" membayar iuran, bisa menutupi biaya operasional partai.
"Satu persen itu 100 ribu kader militan. Sebanyak 100 ribu kader militan kami akan minta iuran untuk bayar secara sukarela dan itu sudah pernyataan siap 100 ribu anggota kader buruh, tani, nelayan termasuk guru honorer," katanya.
"Berarti setiap kader nanti kita minta disepakati 50 ribu rupiah. Nah kali 100 ribu kan sudah hampir Rp5 miliar, sudah mencukupi."
Analis politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing berpandangan Partai Buruh harus memiliki keunikan untuk dapat bersaing dengan partai-partai besar pada ajang perpolitikan Indonesia.
“Pokoknya harus ada keunikan. Sepanjang tidak ada keunikan, menurut saya akan sangat susah bagi Partai Buruh untuk bertarung menghadapi partai-partai papan atas atau partai-partai yang sudah lama,” kata Emrus dalam laporan Antara.
Partai Buruh haruslah memiliki keunikan untuk dapat menarik perhatian publik dan memperoleh kepercayaan publik, agar dapat memenangkan kursi legislatif maupun eksekutif.
“Misalkan, maukah mereka mengatakan bahwa mereka berada di tengah-tengah masyarakat dan akan menggunakan segala kekuatan partai untuk mengatasi permasalahan ketika masyarakat mengalami persoalan seperti COVID-19 atau bencana alam,” ujar Emrus.
Ketika Partai Buruh menyatakan hal tersebut dan dapat merealisasikan ucapannya, kata Emrus, maka akan menunjukkan bahwa Partai Buruh benar-benar ada bersama rakyat, tidak elitis, dan tidak sekadar menebar janji.
“Selanjutnya, maukah mereka mengatakan bahwa semua kader politik (Partai Buruh) akan membuka kekayaan mereka secara transparan. Tidak harus menjadi anggota legislatif atau eksekutif dulu baru melapor ke KPK,” kata dia.
Apabila harta kekayaan kader tidak sesuai dengan laporan, kata Emrus, Partai Buruh harus mau membuat pernyataan bahwa kader tersebut telah melakukan tindakan yang tidak benar dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut.
“Itu semua dapat dilakukan supaya ada keunikan. Kalau tidak ada keunikan, saya pikir tidak berbeda dengan partai-partai baru lainnya. Jangankan untuk bertarung dengan partai besar, dengan partai menengah pun akan sulit,” kata Emrus.
Analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin meyakini jika para pendiri Partai Buruh mampu memainkan kunci sukses yaitu menyatukan buruh, bakal mengubah peta politik secara nasional.
"Jika mampu dipersatukan semua elemen kaum buruh, maka akan menjadi partai yang diperhitungkan."
Lain halnya kalau mereka tidak memiliki kemampuan menyatukan elemen buruh, "Sulit untuk bisa bersaing dalam pemilu nanti."
"Kalau sudah solid dan bersatu, maka hambatan itu akan bisa teratasi."
"Karena dia (Said Iqbal) punya pengalaman dalam memimpin gerakan buruh dan hingga saat ini pun dia Ketum (Presiden) KSPI." [rangkuman laporan reporter Suara.com]
