Suara.com - Jutaan dokumen bocor mengungkapkan rahasia keuangan para pemimpin dunia, miliarder, selebritas dan bagaimana mereka menggunakan surga pajak (tax haven). Shakira termasuk di antaranya, dan dua menteri Indonesia.
Investigasi Pandora Papers mengungkapkan bahwa 35 pemimpin dunia dan mantan pemimpin dunia, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, raja Yordania dan Presiden Kenya Uhuru Kenyatta, serta miliarder kuat, berafiliasi dengan perusahaan yang menggunakan surga pajak lepas pantai.
Rekening luar negeri sering digunakan secara diam-diam untuk mengelola dan memindahkan sejumlah besar uang guna menyembunyikan kekayaan asli seseorang. Penyelidikan yang dilakukan oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) dan tim dari 150 outlet berita, termasuk DW Turki, juga menemukan bahwa lebih dari 330 politisi tingkat tinggi dan pejabat publik di seluruh dunia memiliki hubungan dengan rekening luar negeri.
Jutaan dokumen bocor yang diperiksa oleh kemitraan jurnalisme terbesar dalam sejarah menunjukkan sejauh mana operasi rahasia lepas pantai terjerat dalam politik keuangan global.
Baca Juga: Reaksi Para Elit Dunia Usai Disebut Dalam 'Pandora Papers'
Menteri keuangan Pakistan, Belanda dan Brasil semuanya memiliki hubungan dengan perusahaan luar negeri, seperti halnya mantan menteri keuangan Malta dan Prancis, termasuk mantan kepala Dana Moneter Internasional Dominique Strauss-Kahn.
Menurut ICIJ, Pandora Papers menunjukkan bahwa para pemain kuat yang membantu mengakhiri sistem lepas pantai justru diuntungkan darinya.
Mereka dapat menyimpan aset di perusahaan rahasia dan perwalian, sementara pemerintah mereka tidak berbuat banyak untuk memperlambat aliran global uang ilegal yang memperkaya kriminal dan memiskinkan bangsa.
Rahasia para elit Eropa terbongkar
Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair berbicara tentang menentang penghindaran pajak selama beberapa puluhan tahun, tetapi Pandora Papers mengungkapkan dia dan istrinya mampu memiliki gedung senilai $8,8 juta (Rp125 juta) ketika mereka membeli sebuah perusahaan real estate lepas pantai dari keluarga industri Bahrain dan Menteri Pariwisata Zayed bin Rashid al-Zayani.
Baca Juga: Airlangga Hartanto dan Luhut Mencuat di Kasus Pandora Papers, Pakar Minta Pemerintah Tegas
Dengan membeli saham perusahaan, dan bukan gedung secara langsung, Blair dan istrinya Cherie dapat menghindari keharusan membayar pajak properti sebesar $400.000 (Rp56,9 juta).
Perdana Menteri Ceko Andrej Babis, seorang miliarder yang naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2017 dengan janji untuk memberantas korupsi, juga disebutkan dalam Pandora Papers.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy juga memiliki saham di perusahaan cangkang yang terdaftar di British Virgin Islands. Sebulan sebelum kemenangan pemilihan presiden pada April 2019, aktor yang berubah menjadi politisi ini diam-diam menjual saham Maltex Multicapital Corp miliknya sebagai pemilik manfaat atau orang yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi transaksi saham, kepada Serhiy Shefir, teman dekat dan bisnis mitra.
Teka-teki Kenyatta Presiden Kenyatta, yang berasal dari salah satu dinasti politik paling terkenal di Kenya, sekian lama berkampanye pada platform anti-korupsi dan mendesak transparansi dalam politik.
Tetapi dari Pandora Papers yang bocor menunjukkan bahwa Kenyatta dan ibunya adalah penerima manfaat dari yayasan rahasia di Panama.
Anggota keluarga lainnya, termasuk tiga saudara kandung, memiliki lima perusahaan lepas pantai dengan aset senilai lebih dari $30 juta (Rp427 juta). Royalti Arab: Berat terletak mahkota The Pandora Papers mengungkap pemilik sebenarnya dari lebih dari 29.000 perusahaan lepas pantai.
Beberapa dari perusahaan ini digunakan untuk menyembunyikan rekening bank penyamaran, jet pribadi, kapal pesiar, rumah mewah, dan karya seni seperti Picasso dan Banksy.
Raja Abdullah II dari Yordania membeli tiga rumah mewah di tepi pantai dengan total $68 juta (Rp968 juta) di Malibu melalui perusahaan-perusahaan lepas pantai di tengah Arab Spring, saat orang-orang Yordania memenuhi jalan-jalan untuk memprotes korupsi dan pengangguran.
Pengacara raja dalam sebuah pernyataan menekankan bahwa raja tidak menyalahgunakan uang publik. Mereka dengan tegas menyangkal kepemilikan properti yang tidak semestinya melalui perusahaan lepas pantai.
Selebritas dan bintang olahraga termasuk di dalamnya
Penyanyi Kolombia Shakira dan mantan superstar kriket Sachin Tendulkar dari India adalah dua di antara beberapa nama selebritas dan olahragawan lain yang terkait dengan aset lepas pantai.
Pengacara Shakira mengatakan rekening luar negerinya terdaftar dan tidak memberikan keuntungan pajak apa pun. Kuasa hukum Tendulkar mengatakan investasi pemain kriket itu sah dan telah dilaporkan ke otoritas pajak.
Selain itu, lebih dari 130 miliarder lainnya dari Turki, Rusia, India, AS, Meksiko dan negara-negara lain memiliki hubungan dengan rekening luar negeri.
DW Turki adalah satu-satunya outlet berita berbahasa Turki yang mengambil bagian dalam penyelidikan Pandora Papers, karena tindakan keras terhadap redaksi dan jurnalis independen di negara itu terus berlanjut.
Dua pejabat Indonesia
Dua pejabat Indonesia, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga tercatat dalam laporan Pandora Papers.
Tempo adalah satu-satunya media berita Indonesia yang terlibat dalam proyek kerjasama ini bersama 600 jurnalis dari 150 media di 117 negara.
Seperti dilansir dari Tempo, Airlangga dikabarkan memiliki dua perusahaan bernama Buckley Development Corporation dan Smart Property Holdings Limited.
Namun, dia mengaku tidak tahu tentang pendirian maupun transaksi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di British Virgin Islands itu.
Sedangkan Luhut dikabarkan menghadiri rapat direksi perusahaan Petrocapital SA yang terdaftar di Republik Panama.
Ia tercatat pernah menghadiri beberapa pertemuan secara langsung yang berlangsung antara tahun 2007 hingga 2010.
Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, membenarkan kabar bahwa Petrocapital SA didirikan di Republik Panama.
Menurut dia, Luhut hanya menjabat sebagai pejabat eksekutif selama tiga tahun sejak 2007.
Jodi mengatakan perusahaan gagal mendapatkan proyek eksplorasi migas yang memadai di bawah masa jabatan Luhut.
Dia juga membantah kabar Luhut Binsar Pandjaitan bermitra dengan perusahaan minyak milik negara Indonesia kemudian mengubah nama perusahaan. (pkp/hp)