Infografis
Suara.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie meminta jadwal Pemilu 2024 tidak diubah-ubah. Menurutnya, ke depan jadwal penyelenggaraan Pemilu akan berubah dalam setiap 5 tahun sekali dan menjadi tak konsisten.
Pernyataan Jimly tersebut menanggapi soal usulan pemerintah lewat Menko Polhukam Mahfud MD yang menginginkan agar Pemilu 2024 digelar pada 15 Mei.
"Saya rasa mereka pertimbangkan matang-matang, saya sih ikut setuju saja. Cuma memang sebaiknya kita ajak aja 17 April, mestinya gitu lho, udah setiap 5 tahun 17 April. Kayak di negara lain juga begitu kan. Ditentukan saja, jangan berubah-berubah," kata Jimly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/10/2021).
Jimly memahami pemerintah mempunyai pertimbangan sendiri dalam menentukan penyelenggaraan Pemilu pada 15 Mei 2024. Namun, kata dia, sebaiknya tak ubah lantaran dianggap bisa berpengaruh pada jadwal Pemilu ke depannya.
"Tapi harusnya tidak begitu, jadi kita ini jadi enggak konsisten tiap lima tahun ganti lagi ganti lagi," tuturnya.
Sementara ketika disinggung terkait dengan kemungkinan adanya sengketa pemilu yang akan bertabrakan dengan Pilkada 2024, Jimly menjawab tak akan menjadi masalah.
"Ya selama ini kan begitu, selama ini kan jalan saja enggak ada masalah," tandasnya.
Usulan Pemerintah
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah mengusulkan agar Pemilu 2024 digelar pada 15 Mei 2024.
Baca Juga: Pemilu Diusulkan 15 Mei 2024, Gerindra Minta Pemerintah Perhatikan Anggaran
Hal itu berdasarkan hasil rapat internal yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin beserta sejumlah anggota kabinet di Istana, Jakarta, Senin (27/9/2021). Diantaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menko Polhukam, Menseskab Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BIN Budi Gunawan,
