Infografis
Suara.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana merekrut eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Mereka nantinya akan direkrut menjadi aparat sipil negara atau ASN Polri.
Pendiri Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti menilai Kapolri tidak melanggar aturan apapun jika rencananya itu terealisasi. Menurutnya yang patut dipersoalkan justru hasil TWK yang dinilainya tak adil.
"Secara umum, tidak ada aturan yang dilanggar dengan langkah Kapolri ini. Satu-satunya ketentuan yang dapat dipersoalkan terkait dengan rencana ini adalah hasil TWK itu sendiri," kata Ray kepada wartawan, Senin (4/10/2021).
Ray mengemukakan TWK secara tidak langsung telah menutup peluang terhadap 57 eks pegawai KPK untuk bekerja di instansi pemerintah. Mereka seakan telah dilabeli sebagai pihak yang tak memiliki wawasan kebangsaan. Padahal, kata Ray, mereka justru merupakan orang-orang yang telah berdedikasi terhadap pemberantasan korupsi di tanah air.
Baca Juga: Diduga jadi Beking Amankan Kasus, KPK Janji Usut 8 Orang Kepercayaan Azis Syamsuddin
"Bagaimana bisa negara kita memperlakukan orang yang jelas-jelas telah menyumbangkan banyak tenaga, pikiran, bahkan ancaman jiwanya dihukum sedemikian rupa oleh negara sendiri. Benar-benar tidak masuk akal," katanya.
Ray lantas berpendapat, TWK sudah semestinya tak berlaku umum. Sehingga keinginan Kapolri untuk merekrut eks pegawai KPK itu bisa terealisasi.
"Dengan cara baca seperti ini, maka kapolri bukan saja tidak melanggar ketentuan apapun, malah sebaliknya menyelamatkan harkat dan martabat warga negara yang telah berjasa menyelamatkan uang negara dan memenjarakan para penjahat negara," pungkasnya.
Direstui Presiden Jokowi
Listyo sebelumnya meminta izin kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk merekrut 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK untuk menjadi ASN Polri. Permohonan Listyo itu pun telah disetujui oleh Jokowi.
Baca Juga: Terkuak di Sidang, Azis Syamsuddin Pegang 8 Orang di KPK untuk Amankan Kasus
"Kemarin tanggal 27 September kami mendapatkan surat jawaban dari Pak Presiden melalui Mensesneg secara tertulis. Prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri," ungkap Listyo kepada wartawan, Selasa (28/9).
Menurut Listyo pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan BKN. Koordinasi dilakukan untuk memproses perekrutan ke 56 pegawai KPK menjadi ASN Polri.
"Proses sedang berlangsung dan mekanismenya seperti apa saat ini sedang didiskusikan. Untuk bisa merekrut 56 orang tersebut menjadi ASN Polri," jelasnya.
KPK telah resmi memberhentikan 57 pegawai KPK tak lulus dalam TWK dengan hormat pada 30 September 2021.
Sebanyak enam pegawai KPK yang sempat diberi kesempatan untuk ikut pelatihan bela negara juga turut diberhentikan bersama 51 pegawai KPK yang dinyatakan memiliki rapor merah karena tidak lulus TWK.
Pengumuman pemberhentian 57 pegawai KPK ini dipercepat oleh KPK. Sepatutnya para pegawai KPK yang tidak lulus TWK akan selesai masa baktinya pada 1 November 2021.
Belakangan, Polri berencana mengundang eks pegawai KPK yang tak lolos TWK.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, Kapolri telah memerintahkan As SDM Irjen Pol Wahyu Widada untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Kemudian nanti setelah ini sudah selesai dilakukan, tentunya nanti akan mengundang teman-teman dari mantan pegawai KPK ini," kata Argo kepada wartawan, Jumat (1/10/2021).
Argo juga mengklaim, Polri serius ingin merekrut eks pegawai KPK tersebut menjadi ASN. Terlebih, mereka dinilai memiliki rekam jejak baik dalam pemberantasan korupsi.
"Jadi ini bukan jebakan, polri tidak ada jebakan. Tapi ini adalah suatu kebutuhan organisasi Polri yang harus kita manfaatkan, dari teman-teman pegawai KPK ini. Jadi ini niat," tandasnya.
