Infografis
Suara.com - Koalisi Selamatkan Anak Indonesia melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo dan empat menterinya terkait kebijakan pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka terbatas di tengah pandemi Covid-19.
Charlie Albajili dari LBH Jakarta mengatakan Jokowi bersama empat menterinya yakni Mendagri Tito Karnavian, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menag Yaqut Cholil Qoumas, dan Menkes Budi Gunadi Sadikin harus mengevaluasi penyelenggaraan PTM karena banyak ditemukan pelanggaran.
"Kita akan menyurati presiden dan empat menteri yang bertanggung jawab terhadap PTM Terbatas, perihal desakan untuk meninjau kembali PTM terbatas, ini akan diserahkan langsung ke lima instansi tersebut, esok hari," kata Charlie, Minggu (3/10/2021).
Dalam surat itu mereka melayangkan tujuh tuntutan kepada Jokowi dan empat menteri, antara lain menunda pembukaan sekolah untuk PTM Terbatas sebelum pemerintah memastikan semua populasi sekolah mendapatkan vaksinasi Covid-19.
Baca Juga: Jokowi Resmikan RS L.B Moerdani Merauke: Pembangunannya Sangat Cepat, Sekitar 20 Hari
"Laju Penularan atau positivity rate di kabupaten/kota yang menyelenggarakan PTM harus di bawah 5 persen yang berbasis tes PCR, menyiapkan sarana-prasarana prokes di sekolah secara proporsional, sesuai dengan asesmen pemerintah daerah, dan orang tua memberikan izin," jelasnya.
Kedua, mereka meminta PTM Terbatas ditunda untuk anak di bawah usia 12 tahun karena belum bisa mendapatkan vaksinasi Covid-19.
Ketiga, mempercepat pelaksanaan vaksinasi, khususnya kepada guru dan tenaga pendidik serta siswanya.
Keempat memperkuat monitoring dengan tes acak dan tracing secara berkala untuk mengukur tingkat penularan akibat PTM Terbatas.
Kelima, memberikan penjelasan kepada orang tua dengan data epidemiologi dan kesiapan sekolah menghadapi pandemi.
Baca Juga: Pontianak Tes Usap COVID-19 Acak ke Sekolah yang Selenggarakan PTM
Keenam, pemerintah diminta untuk memperbaiki sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang efektif dan efisien karena belum semua orang tua mengizinkan anaknya masuk sekolah.
Dan terakhir, menyusun rencana besar sistem pendidikan yang mampu dengan cepat beradaptasi dengan bencana dan krisis.
