Infografis
Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dan aturan anak-anak untuk masuk mal.
Pengkajian ulang dua kebijakan itu menurut Netty sebagai langkah antisipasi mengingat adanya kenaikkan kasus Covid-19 pada anak. Terutama semenjak diterapkan PTM terbatas.
"Antisipasi suasana euforia masyarakat karena turunnya level PPKM di sejumlah daerah. Lakukan upaya maksimal agar tidak membuka ruang bagi munculnya gelombang ketiga. Apalagi varian baru juga sedang mengintai masuk. Jangan buat kebijakan yang membuat kita menuai panen Covid-19," kata Netty dalam keterangannya dikutip Jumat (1/10/2021).
Netty mengatakan berdasarkan data di lapangan, mulai terjadi kasus hingga klaster Covid-19 di beberapa sekolah setelah penerapan PTM terbatas. Ia berujar sejumlah pihak seperti organisasi guru yang tergabung dalam Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) bahkan telah meminta pemerintah untuk menunda PTM.
Baca Juga: Batal! Program Poligami Kader Dicabut, PKS Minta Maaf
“Pemerintah seharusnya mempertimbangkan masukan dari organisasi pendidik sebelum memutuskan penerapan PTM. Jangan menutup mata dan telinga dari pertimbangan mereka yang memahami betul kondisi lapangan," kata Netty.
Sementara itu, lanjut Netty realisasi vaksinasi anak usia 12-17 tahun masih rendah. Di mana berdasarkan data 23 September 2021, vaksinasi anak usia 12-17 tahun baru mencapai 12,79% untuk dosis 1 dan 8,84% untuk dosis 2 dari total target 26 juta.
"Artinya, masih banyak anak yang datang ke sekolah dalam kondisi belum divaksin,” kata Netty.
Di sisi lain, Netty memaparkan bahwa masih banyak sekolah yang belum memenuhi aspek kesiapan PTM, seperti, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, ketersediaan fasilitas kesehatan, dan pemetaan warga sekolah.
"Baru 59 persen sekolah yang mengisi Daftar Periksa Kesiapan Pembelajaran Tatap Muka,” tandasnya.
Baca Juga: Resmi! PKS Cabut Aturan Poligami Janda, Minta Maaf Karena Ranah Pribadi dan Bikin Gaduh
