Infografis
Suara.com - Pernyataan bekas Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang menyebut institusi TNI sudah disusupi paham komunis ditanggapi Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar bahwa isu PKI sudah usang.
Menurut Muhaimin sekarang lebih baik menatap masa depan secara lebih baik. "Sudahlah, PKI ini sudah masa lalu, dan kita cenderung lebih baik saling memaafkan."
Akan tetapi, kata dia, sejarah tentang keberadaan PKI di Indonesia tetap tidak boleh dilupakan. "Sejarah pahit yang tidak boleh terjadi lagi."
Masyarakat Indonesia sekarang disebut Muhaimin membutuhkan kehadiran TNI yang teduh dan damai. Indonesia sedang memiliki banyak persoalan dan membutuhkan TNI, termasuk menangani pandemi Covid-19.
"Saya kira perdebatan soal komunisme distop saja," kata Muhaimin dalam laporan jurnalis Suara.com.
Dari internal TNI sendiri, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan tidak mau berpolemik soal dugaan penyusupan pendukung PKI di tubuh TNI.
Menurut dia tudingan tersebut tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Dia berkata, tidak bisa suatu pernyataan didasarkan hanya kepada keberadaan patung di suatu tempat.
Tudingan Gatot muncul setelah sejumlah patung tokoh negara yang dipajang di Museum Darma Bhakti Kostrad dihilangkan. Patung yang dihilangkan, di antaranya patung Presiden kedua Soeharto, patung Letnan Jenderal TNI Sarwo Edhie Wibowo, dan Jenderal AH Nasution.
Menurut Hadi, masalah tersebut sudah diklarifikasi oleh institusi terkait.
Pernyataan Gatot dianggap Hadi sebagai nasihat senior kepada para prajurit yang masih aktif untuk senantiasa waspada agar lembaran sejarah yang kelam tak terjadi kembali.
"Saya lebih menganggap statement tersebut sebagai suatu nasihat senior kepada kami sebagai prajurit aktif TNI untuk senantiasa waspada agar lembaran sejarah yang hitam tidak terjadi lagi," tutur Hadi dalam laporan Antara.
Sebagai institusi TNI, kata dia, prajurit TNI selalu mempedomani bahwa faktor mental dan ideologi merupakan sesuatu yang vital.
Baca Juga: Sejarah Peristiwa Gerakan 30 September 1965 dalam Berbagai Versi
"Untuk itu, pengawasan intensif baik secara eksternal maupun internal selalu menjadi agenda utama, bukan saja terhadap radikal kiri, tetapi juga terhadap radikal kanan dan radikal lainnya," kata Hadi.
