Infografis
Suara.com - Pemprov DKI Jakarta akhirnya angkat bicara terkait isu Formula E. Salah satu penjelasan yang diberikan adalah mengenai biaya uang komitmen atau commitment fee.
Pihak Pemprov DKI menjelaskan, selama ini biaya commitment fee tidak sampai Rp 4,4 triliun seperti yang diberitakan. Jumlahnya hanya Rp 560 miliar untuk setiap tahun penyelenggaraan.
"Commitment fee Formula E adalah Ro 560 miliar. Bukan hanya untuk tahun pertama, tapi untuk semua tahun penyelenggaraan," demikian penjelasan Pemprov DKI melalui keterangan tertulis, Rabu (29/9/2021).
Dijelaskan juga, ajang balap mobil listrik itu sudah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan menjadi Perda nomor 7 tahun 2019. Kegiatan Formula E tidak ditetapkan dalam Peraturan Gubernur secara independen.
Baca Juga: Paripurna Interpelasi Anies Dihadiri 2 Fraksi, PDIP: Ada yang Diancam Dipecat Jika Datang
"Tapi dalam Peraturan Daerah, yaitu kesepakatan eksekutif bersama dengan DPRD," lanjut keterangan itu.
Selain biaya commitment fee itu, tiga musim selanjutnya disebut tidak ada biaya tambahan.
"Tidak ada lagi tambahan biaya dari APBD untuk pelaksanaan Formula E, baik untuk 2022, 2023 dan 2024," pungkasnya.
![Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Co-Founder & Chief Championship Officer of Formula E, Alberto Longo, dalam acara peresmian Formula E Jakarta 2020 di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (20/9/2019). [Suara.com/Fakhri Fuadi Muflih]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/09/20/20670-peluncuran-formula-e-jakarta-suaracomfakhri.jpg)
Diberitakan sebelumnya, fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta meminta agar rencana menggelar Formula E segera dibatalkan. Biaya yang sudah dan bakal dikeluarkan diminta untuk dialihkan untuk keperluan program yang lebih bermanfaat.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Manuara Siahaan menjelaskan, prediksi pengeluaran untuk ajang balap mobil listrik itu diperkirakan mencapai Rp4,487 triliun. Rinciannya terdiri dari pembayaran commitment fee sebesar Rp2,35 triiun, biaya pelaksanaan sebesar Rp1,23 triliun dan bank garansi senilai Rp890 miliar.
Baca Juga: Pencanangan Smart Card dan Super Apps JakLingko, Anies: Lebih Berkeadilan
Dengan dana sebesar itu, kata Manuara, Pemprov DKI bisa menyalurkan sembako 7,4 juta Kepala Keluarga (KK). Hal ini bisa sangat membantu mereka yang kesulitan di masa pandemi Covid-19.
"Kalau angka-angka simulasi itu kita alokasikan bisa untuk 7,4 juta sembako kepada keluarga miskin. Itu selama dua bulan bisa kita suplai," ujar Manuara di Gedung DPRD DKI, Selasa (31/8/2021).
Bahkan, dana tersebut juga dikatakan Manuara bisa membantu biaya pendidikan anak yang terdamoak pandemi Covid-19. Diperkirakan sebanyak 38 ribu anak bisa mendapatkan beasiswa dari jenjang SD hingga kuliah.
Lebih lanjut, uang sebanyak itu juga bisa dipakai untuk 3,7 modal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan bantuan Rp 1,2 juta.
"Rp 1,2 juta itu bisa untuk tukang cendol yang sudah tidak dagang lagi, pedagang sembako yang tidak bisa berjualan bisa kita bantu, ibu-ibu yang dagang sayur kita bantu modal awalnya," tuturnya.
Terakhir, perkiraan biaya penyelenggaraan Formula E juga bisa dialihkan untuk membangun 88 sekolah baru atau 44 rumah sakit di Jakarta.
"Inilah nilai yang kalau kita konversi. Kalau Formula E kita realokasi, kira-kira seperti ini perbandingannya. Oleh karena itu, kami konsisten memperjuangkan uang rakyat ini supaya dialokasikan untuk rakyat yang benar-benar terdampak oleh Covid-19," pungkasnya.
