Infografis
Suara.com - Pernyataan bekas Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang menyebut institusi TNI telah disusupi ideologi komunisme, disebut sebagai perdebatan usang yang ditujukan untuk menebalkan posisinya berlawanan dengan pemerintah.
Namun begitu pernyataan tanpa didukung bukti tersebut, kata pengamat politik, harus ditertibkan agar tidak dianggap menjadi sebuah kebenaran bagi kelompok masyarakat tertentu.
Adapun perwakilan dari penyintas korban peristiwa 1965 menantang Gatot Nurmantyo membuktikan tuduhannya dan mendesak pemerintah menyelesaikan tragedi 1965 agar tidak terus dimanfaatkan para elit politik.
- G30S: 'Saya selalu berdoa, kapan bertemu ibu', kisah Francisca Fanggidaej dan tujuh anaknya 'terpisah' 38 tahun sejak 1965
- G30S: Cerita penyintas 1965 yang 'diasingkan' di kamp khusus tapol perempuan Plantungan, ironi 'hidup di alam bebas tapi terkungkung kawat berduri'
- G30S: Cucu-cucu 'Pahlawan Revolusi' dan 'elite PKI' bicara soal sejarah dan harapan 'tak mau warisi konflik untuk membenci'
Dalam diskusi virtual bertema TNI vs PKI yang digelar oleh Himpinan Mahasiswa Islam, bekas Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang diundang sebagai pembicara menyebut Tentara Nasional Indonesia telah disusupi paham komunisme.
Baca Juga: Tudingan Gatot Soal PKI di Tubuh TNI, Begini Respon Pihak Istana
Klaim itu ia dasarkan pada hilangnya patung diorama Soeharto, Sarwo Edie dan Jenderal AH Nasution di Museum Darma Bhakti Kostrad.
"Ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI," kata Gatot.
Patung diorama itu, sambungnya mengisahkan sebuah "perencanaan bagaimana mengatasi pemberontakan 30 September, di mana Soeharto sedang memberikan petunjuk kepada Sarwo Edie sebagai Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD)".
Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai apa yang diutarakan Gatot Nurmantyo merupakan perdebatan usang sekaligus ingin mempertegas posisinya sebagai pihak oposisi pemerintah yang ia anggap telah dirasuki "komunis gaya baru".
Cara seperti ini -yakni melabeli pihak lawan dengan komunis atau anti-komunis- menurut Khoirul semestinya tidak lagi dipakai di era demokrasi.
Baca Juga: Sering Sebut PKI, Gatot Nurmantyo Ternyata Rajin Melempar Isu Komunis Sejak Tahun 2016
Sebab isu yang tidak bisa dipastikan kebenarannya itu bakal ditelan bulat-bulat oleh kelompok masyarakat tertentu. Lalu dimanfaatkan demi kepentingan tertentu, semisal menghantam pihak yang berseberangan.
"Kelompok masyarakat menengah ke bawah dengan level pendidikan rendah atau kelompok Islam konservatif terbawa narasi ini. Meskipun secara kuantitatif tidak dominan, tapi masih ada yang mengkonsumsi," jelas Khoirul kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Selasa (28/9).
Lebih dari itu, ia khawatir jika narasi tanpa landasan bukti kuat ini terus dibiarkan, maka akan semakin banyak orang yang percaya.
"Sekarang porsinya masih kecil, ke depan jika diteruskan, lama-lama orang percaya juga. Karena diulang-ulang sehingga dianggap sebuah kebenaran baru."
Itu mengapa, ia menilai narasi sumbang tentang PKI harus ditangkis dan "ditertibkan".
Mulai dari membangun komunikasi di masyarakat tentang keberagaman yang moderat, rasional, dan inklusif.
Kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Polri menindak pihak-pihak yang memanfaatkan narasi sumbang tersebut untuk menjatuhkan pihak lain.
"Jangan gamang, tindak, hentikan. Bisa dengan menghapus konten itu."
"Karena masyarakat kita begitu simplistis dalam mencerna informasi. Akhirnya kemudian begitu mudah melakukan labeling dan itu tidak cerdas."
Seperti apa isu PKI di ranah digital?
Pengamat politik Ahmad Khoirul Umam mengatakan di era digital semua narasi termasuk kebangkitan PKI berpotensi "dijual" jika digarap sedemikian rupa.
Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi mengatakan hasil analisis tentang PKI di media sosial pada rentang tahun 2017 sampai 2020 menyebutkan, tren percakapan "PKI" selalu ramai jelang 30 September.
Pada tahun 2018-2019, tren percakapan soal PKI tinggi lantaran bersamaan dengan kontestasi politik Pilpres dan narasi tersebut menjadi salah satu komoditas kampanye.
Di tahun 2020, isu PKI kembali mencuat karena Gatot Nurmantyo menginstruksikan jajarannya menonton film G30S, bersamaan dengan stasiun televisi TVOne menayangkan film tersebut.
Catatan Ismail Fahmi, pihak yang meriuhkan isu PKI di ranah digital adalah kelompok oposisi sekaligus pemengaruh seperti politisi Partai Gerindra Fadli Zon, pendakwah Haikal Hassan, anak bekas presiden Tommy Soeharto.
Namun demikian, kata Fahmi, sejak tahun 2020 percakapan mengenai PKI tidak lagi dikuasai satu narasi tunggal.
"Percakapan pecah antara pro dan kontra."
Pihak yang kontra, mayoritas dari generasi milenial dan generasi Z.
"Mereka melihat isu PKI dari perspektif lain. Mulai mempertanyakan dan mengajak untuk move on deh."
Sejalan dengan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting pada tahun 2020 bertajuk "Sikap Publik atas Isu Kebangkitan PKI yang melibatkan 1.203 responden berusia 17 tahun ke atas.
Ditemukan sebanyak 14% masyarakat memercayai isu tersebut dan 22% tidak percaya.
Dari persentase responden yang memercayai isu itu, sebanyak 79% di antaranya menganggap kebangkitan PKI sebagai ancaman.
YPKP tantang Gatot Nurmantyo buktikan ucapannya
Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966, Bedjo Untung menyebut apa yang disampaikan bekas jenderal Gatot Nurmantyo bahwa "keturunan dan pendukung PKI telah menjelma menjadi komunis gaya baru yang akan menguasai Indonesia dengan mengganti Pancasila" sebagai ucapan yang tidak masuk akal.
"Itu adalah hoaks, kebohongan," ujar Bedjo Untung kepada BBC News Indonesia.
Sebab kata Bedjo, pemerintah telah membubarkan partai itu serta menetapkannya sebagai organisasi terlarang melalui Keputusan Nomor 1/3/1966 dan Ketetapan MPRS Nomor XXV/1966.
Sehingga ia menantang Gatot Nurmantyo untuk membuktikan ucapannya.
"Saya menantang Gatot Nurmantyo untuk menunjukkan di mana PKI? Kalau ada silakan tangkap. Mari kita ungkap bersama di depan publik."
Bedjo juga mengatakan narasi sumbang kebangkitan PKI akan terus didengungkan selama pemerintah tidak berani menyelesaikan tragedi 1965 secara yudisial.
Padahal rekomendasi atas penyelidikan Komnas HAM mengatakan ada pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965. Komnas juga mendesak supaya para pejabat militer yang terlibat dibawa ke pengadilan.
"Saya mendorong supaya pemerintah membuka dialog, mari kita lakukan pengungkapan kebenaran. Karena belum ada [penyelesaian] inilah akibatnya."
