Infografis
Suara.com - Penyidik Bansos KPK Praswad Nugraha menyebut pemberhentian pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan bentuk operasi pembredelan dan penyingkiran pegawai KPK dengan dalih Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).
Praswad adalah salah satu pegawai KPK yang dinonaktifkan pimpinan karena disebut tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Betul sekali, tepat sekali. Ini operasi pembredelan ini adalah operasi penyingkiran dengan dalih undang-undang menjalankan Undang-undang 19 tahun 2019," ujar Praswad dalam wawancara bertajuk "Peristiwa G30STWK dan Masa Depan KPK, Selasa (28/9/2021) malam.
Diketahui pada tanggal 30 September 2021 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK akan diberhentikan secara resmi dan disebut sebagai peristiwa G30S TWK.
Praswad menuturkan, mengacu pada UU Nomor 19 Tahun 2019, seluruh pegawai KPK otomatis merupakan aparatur sipil negara.
Hal tersebut kata dia sudah berlaku pada 17 Oktober 2019 lalu
"Sementara di UU 19 2019 perintahnya itu alih. Jadi per tanggal 17 Oktober tahun 2019 itu dinyatakan oleh UU seluruh pegawai KPK adalah aparatur sipil negara. Jadi saat itu harusnya otomatis kami sudah aparatur sipil negara," kata Praswad.
"Bukan lagi daftar lagi, kaya CPNS nggak, jadi UU yang memerintahkan kami. Jadi memang kita sudah diketok palu dinyatakan adalah aparatur sipil negara," sambungnya.
Namun, kata Praswad, di dalam prosesnya, UU tersebut dijadikan operasi intelijen untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap pimpinan atau rezim tak bisa diajak kongkalikong.
Baca Juga: Kapolri Rekrut 56 Pegawai KPK Tak Lulus TWK, Jubir Presiden: Upaya Baik Selesaikan Masalah
"Namun di dalam proses itu dijadikan operasi intelijen untuk menyingkirkan orang-orang yang nyata-nyata memang mungkin dianggap pimpinan atau rezim ini itu tidak bisa diajak kongkalikong," tutur Praswad.
