Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, mengaku tak masalah dengan usulan pemerintah lewat Menko Polhukam Mahfud MD yang menginginkan agar Pemilu 2024 digelar pada 15 Mei. Ia hanya menekankan agar penyelenggaraan pemilu tak diundur untuk tahun pelaksanaannya.
"Enggak ada masalah lah. Yang penting tahunnya nggak berubah ya," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/9/2021).
Sementara itu terkait dengan usulan masa kampanye yang hanya digelar selama tiga bulan dalam Pemilu 2024 nanti, Habibur menjawab memang hal itu terlalu singkat. Namun, menurutnya, terkadang beberapa pihak melakukan kampanye lebih dulu sebelum masa efektif kampanye dimulai.
"Kampanye 3 bulan sebenarnya terlalu singkat ya tapi faktanya kan orang kampanye sebelum kampanye aktif ya. Sebelum efektif masa kampanye memang kita sudah pada kampanye duluan gitu," tuturnya.
Kendati begitu, Habiburokhman mengatakan nantinya Anggota DPR Fraksi Gerindra di Komisi II akan memantau dan memutuskan terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Ia hanya menegaskan agar Pemilu tak diundur tahun pelaksanaannya.
"Itu ke komisi II ya yang penting tahunnya kan tetap. Yang penting tahunnya kan tetap jadi kalau soal time schedule saya kurang engeh yang penting tahunnya nggak berubah," tandasnya.
Usulan Pemerintah
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah mengusulkan agar Pemilu 2024 digelar pada 15 Mei 2024.
Hal itu berdasarkan hasil rapat internal yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin beserta sejumlah anggota kabinet di Istana, Jakarta, Senin (27/9/2021). Diantaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menko Polhukam, Menseskab Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BIN Budi Gunawan,
Baca Juga: Lega Usai Azis Syamsuddin Mundur karena jadi Tersangka, MKD: Kurangi Beban DPR
Mahfud dalam pernyataan resminya melalui akun YouTube Kemenko Polhukam, menjelaskan pemerintah telah melakukan simulasi tentang tanggal pemilihan, pemungutan suara presiden, dan legislatif pada tahun 2024.
