Infografis
Suara.com - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PDI Perjuangan di Komisi II Arif Wibowo mengatakan bahwa PDI Perjuangan lebih condong setuju dengan usulan Komisi Pemilihan Umum terkait tanggal pencoblosan pada Pemilu 2024, ketimbang dengan usulan pemerintah.
Diketahui, KPU mengusulkan pelaksanaan Pemilu 2024 pada 21 Februari. Sedangkan pemerintah mengusulkan 15 Mei.
"Kalau kita sebenarnya lebih dekat dengan usulan KPU setelah kami hitung-hitung. Meskipun untuk sampai pada tanggal yang fix benar-benar fix, kami masih mendalami. Karena namanya jadwal tahapan dan program dalam Pileg dan Pilpres, tahap Pemilu itu sangat rinci dan rigid," kata Arif di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/9/2021).
Arif mengatakan PDI Perjuangan masih mendalami dan melihat lebih dulu seluruh tahapan kampanye. Mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga masa kampanye yang rencananya dipersingkat.
Baca Juga: Golkar Setuju dengan Pemerintah, Penyelenggaraan Pemilu Tanggal 15 Mei 2024
"Kalau kampanyenya kami kurangi sekian minggu atau sekian bulan, masih kompatibel atau tidak? Masih memberikan ruang pemajuan representasi dan demokrasi kita atau tidak? Nah itu kan meskipun teknikal di dalam elektoral tetapi itu juga menentukan dari proses meningkatkan kualitas demokrasi kita. Jadi ndak mudah," tuturnya.
Sebelumnya, Arif meminta pemerintah mempertimbangkan matang terkait usulan pelaksanaan Pemilu pada 15 Mei 2024. PDI Perjuangan sendiri mengaku keberatan dengan usulan tersebut.
Kajian lerlu dilakukan, sebab kta Arif pelaksanana Pemilu pada Mei bertepatan dengan momentum bulan suci Ramadan.
"Ada satu soal di mana kalau dilakukan pada 15 Mei kita melewati bulan Ramadan dan Lebaran, terutama bulan Ramadan itu bulan yang kita hormati," ujar Arif.
Ia menilai memasuki bulan Ramadan seharusnya tidak ada kegiatan politik apapun.
Baca Juga: Bersamaan dengan Ramadan, PDIP Keberatan Usul Pemerintah Gelar Pemilu Mei 2024
"Karena kalau hitungannya 15 Mei masih masuk kampanye. Dan saya kira sangat tidak elok dan tidak etis dan bisa menimbulkan masalah tidak perlu terkait kebangsaan kita, apabila Ramadan sebagai bulan yang kita hormati menjadi bagian dari proses politik menuju pencoblosan," kata Arif.
Tentunya dengan mempertimbangkan Ramadan, dikatakan Arif bahwa PDI Perjuangan keberatan dengan usulan pemerintah yang memilih tanggal 15 Mei 2024 sebagai hari pemungutan suara.
"Jadi apakah PDIP keberatan pemungutan suara pada 15 Mei karena meminta menimbang ulang, tentu keberatan," kata Arif.
