Infografis
Suara.com - Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief turut menyoroti Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra yang mendampingi kubu Moeldoko menggugat AD/ART Demokrat tahun 2020. Andi mengganggap Yusril sedang membangun khayalan terkait rencana gugatan AD/ART Demokrat tersebut.
"Itu fiksi YIM (Yusril Ihza Mahendra) saja. Bangun khayalan kefakuman hukum," kata Andi saat dihubungi Suara.com, Senin (27/9/2021).
Andi mengatakan secara aturan sudah jelas bahwa permasalahan sengketa partai atau pun gugatan AD/ART tempatnya di Mahkamah Partai. Seharusnya, kata dia, permasalahan itu bisa ditangani oleh Mahkamah Partai.
"Sengketa itu tempatnya di mahkamah partai," tuturnya.
Baca Juga: Di Tengah Kisruh Gugatan AD/ART Partai Demokrat, SBY Singgung Soal Jual Beli Hukum
Andi mengaku heran Yusril yang notabene memiliki nama justru mau bergabung dengan kubu Moeldoko. Menurutnya, kubu Moeldoko hanya ingin membegal partai.
"Cuma heran saja, kenapa Yusril mau menjadi bagian dari pembegalan Demokrat," tuturnya.
Lebih lanjut, Andi yakin MA akan menolak gugatan yang diajukan Yusril dan kubu Moeldoko. Menurutnya, AD/ART berbeda dengan Undang-Undang.
"Gugatan Judicial Review Yusril kami yakini akan ditolak MA. Karena AD/ART bukanlah perundang-undangan," tandasnya.
Gugatan
Baca Juga: AD/ART Demokrat Digugat ke MA, SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, Tapi Tidak Untuk keadilan
Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mendampingi empat anggota Demokrat kubu KLB Deli Serdang Moeldoko mengajukan uji materi atau judicial review terkait Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Demokrat tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA).
Yusril sendiri mengatakan, judicial review tersebut meliputi pengujian formil dan materil terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan Menkumham tanggal 18 Mei 2020.
"Advokat Yusril Ihza Mahendra dan Yuri Kemal Fadlullah membenarkan pertanyan media bahwa kantor hukum mereka IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD-BALI OFFICE mewakili kepentingan hukum empat orang anggota Partai Demokrat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung," kata Yusril dalam keterangannya seperti dikutip Suara.com, Jumat (24/9/2021).
Yusril mengatakan, bahwa langkah menguji formil dan materil AD/ART Parpol merupakan hal baru dalam hukum Indonesia. Ia sendiri mendalilkan Mahkamah Agung berwenang untuk menguji AD/ART Parpol karena AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan Undang-Undang Partai Politik.
"Nah, kalau AD/ART Parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya ternyata bertentangan dengan undang-undang, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya? Ada kevakuman hukum untuk menyelesaikan persoalan di atas," tuturnya.
Ia menjelaskan, Mahkamah Partai yang merupakan quasi peradilan internal partai, tidak berwenang menguji AD/ART. Begitu juga Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perselisihan internal parpol yang tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai, tidak berwenang menguji AD/ART.
