Kemensos sudah menganggarkan 94,67 persen dari total anggaran 2022 atau sama dengan Rp74,08 triliun untuk belanja bansos. Program yang masih terus berjalan adalah bansos reguler dan bansos khusus.
Program bansos reguler antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako.
“PKH dan BPNT terus berjalan baik ada atau tidak ada pandemi. Karena memang dimaksudkan untuk penanganan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) unggul,” jelas Risma, dalam keterangan tertulis, Rabu (22/9/2021).
Lebih lanjut, Kemensos menganggarkan Rp28,7 triliun untuk meneruskan PKH pada 2021. Target PHK adalah 10 juta keluarga KPM.
PKH akan disalurkan empat tahap dengan waktu tiga bulan sekali, mulai dari Januari, April, Juli, Oktober 2021. Bantuan disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang terdiri dari Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Mandiri, dan Bank Tabungan Negara (BTN).
Sedangkan untuk BPNT 2021, Kemensos menganggarkan Rp54,12 triliun. Targetnya BPNT diberikan ke 18,8 juta KPM dan disalurkan setiap bulan.
Penyaluran BPNT sudah dimulai sejak Januari 2021, dan akan terus dilakukan sampai Desember 2021. BNPT disalurkan melalui Himbara dan agen yang ditunjuk.
Indeks BPNT yang ditetapkan adalah Rp200.000 per bulan per KPM. Kemuduan bansos khusus yang masih akan dilanjutkn adalah Bantuan Sosial Tunai (BST).
“BST ini dirancang untuk kedaruratan, bukan untuk keperluan permanen. BSTl diluncurkan pemerintah terkait dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM),” jelas Risma.
Baca Juga: Kabar Luhut Bongkar Jokowi Hafal Al Quran 40 Juz di Usia 10 Tahun, Cek Fakta di Sini
Menurut Risma, pemerintah perlu memberikan bantuan dana bantuan ke masyarakat terdampak PPKM, karena aktivitas ekonomi yang terbatas menyebakan pendapatan berkurang.