Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim siap mempertanggungjawabkan tindakannya di mata hukum. Hal itu diungkap Luhut setelah rampung menjalani pemeriksaan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada dua aktivis, yakni Direktur Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti.
Hanya satu jam, Luhut merampungkan pemeriksaan sebagai terlapor dalam kasus itu.
"Jadi biarlah dibuktikan di pengadilan, nanti kalau saya salah, ya dihukum. Kalau yang dilaporkan itu salah, ya dia dihukum. Kita kan sama di mata hukum," kata Luhut di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (27/9/2021).
Terkait pemeriksaannya kali ini, Luhut kembali membantah jika terlibat dalam bisnis tambang di Papua yang menggunakan kekuatan militer. Dia pun meminta agar Haris dan Fatia menghormati hak asasi manusia orang lain.
Dia pun mengaku tak mau nanti anak dan cucunya menganggap dirinya terlibat dalam bisnis kotor di Papua.
"Jadi jangan mengatakan hak asasi yang ngomong aja, hak asasi yang diomongin juga kan ada. Jadi saya juga tidak ingin anak cucu saya merasa bahwa saya sebagai orang tua, kakeknya, membuat kecurangan di Papua yang saya tidak pernah lakukan," kata Luhut.
Polisikan 2 Aktivis
Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Laporan tersebut telah teregistrasi dengan Nomor: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 22 September 2021.
Dalam laporannya, Luhut menyertakan barang bukti berupa video yang diduga diunggah oleh akun YouTube milik Haris Azhar. Keduanya dipersangkakan dengan Pasal 45 Juncto Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.
Baca Juga: Luhut Penuhi Panggilan Polisi, Diperiksa Sebagai Pelapor Dua Aktivis HAM
Klaim Jaga Nama Baik
