Infografis
Suara.com - Pemerintah Indonesia dan kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua kembali didesak melakukan "jeda kemanusiaan" untuk mencegah korban berjatuhan menyusul baku tembak yang terjadi di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang.
Tapi juru bicara kelompok bersenjata pro-kemerdekaan menyatakan tidak akan menghentikan penyerangan selama pemerintah Indonesia tidak mau duduk bersama di meja perundingan yang dimediasi oleh PBB.
Adapun Satgas Nemangkawi mengatakan pihaknya berharap kelompok yang dilabeli teroris kriminal bersenjata itu mau membuka dialog seperti perundingan damai Aceh.
- Nakes di Papua minta jaminan keamanan setelah serangan Puskesmas oleh KKB - 'Jangan sampai menimpa teman-teman di distrik lain'
- Papua: Mengapa pemerintah Indonesia tidak membuka dialog seperti perundingan damai dengan GAM?
- Wacana OPM ditetapkan jadi kelompok teror diduga bakal picu berbagai kesewenang-wenangan yang korbankan warga sipil
Kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua mengakui bertanggung jawab atas tewasnya seorang anggota TNI, Pratu Uda Bagus Putu pada Selasa (21/09) dan anggota Brimob Muhammad Kurniadi pada Minggu (26/09).
Baca Juga: Petugas Tidak Mampu Lawan KKB di Distrik Kiwirok, Rumah Warga Dekat Kantor Polisi Dibakar
Insiden baku tembak itu terjadi setelah penyerangan terhadap puskesmas di Distrik Kiwirok yang menyebabkan meninggalnya seorang tenaga kesehatan bernama Gabriella Meilani.
Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Sebby Sambom, mengatakan pihaknya akan terus "memerangi aparat keamanan Indonesia" ke seluruh wilayah Papua dan Papua Barat selama pemerintah Indonesia tidak mau duduk bersama di meja perundingan yang dimediasi oleh perwakilan PBB.
"Ini adalah perang pembebasan bangsa Papua Barat untuk kemerdekaan. Karena itu perang tidak akan berhenti dan berlanjut di seluruh kabupaten atau wilayah Papua dan Papua Barat," ujar Sebby Sambom kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (26/09).
"Kami punya 34 komando wilayah pertahanan. Yang sudah mulai di Intan Jaya, Ndugama, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Sorong," sambung Sebby.
"Karena itu lebih bagus pemerintah Indonesia membuka diri untuk ke meja perundingan."
Baca Juga: Kembali Baku Tembak di Kiwirok, Satu Anggota Brimob Gugur
Karena itulah, ia meminta warga sipil dari luar Papua untuk meninggalkan Papua karena TPNPB tak bisa menjamin keselamatan mereka dalam "perang melawan aparat keamanan Indonesia".
TPNPB dan Pemerintah RI 'harus terapkan jeda kemanusiaan'
Pengacara hak asasi manusia, Yan Christian Warinussy, mendesak kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua dan pemerintah Indonesia untuk melakukan "jeda kemanusiaan" demi mencegah korban berjatuhan seperti yang menimpa seorang tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok, Gabriella Meilani dan anggota dari aparat keamanan.
Sebab kata dia, eskalasi konflik di Papua "sudah tidak bisa lagi dibiarkan" sehingga harus dihentikan.
Ia berkaca pada rentetan peristiwa kekerasan yang lalu. Begitu terjadi penembakan yang menewaskan seorang anggota Polri atau TNI, akan ada warga sipil Papua yang menjadi korban karena dianggap bagian dari kelompok kriminal bersenjata, sebutan pemerintah kepada TPNPB.
"Hari ini ada satu polisi dibunuh, besok atau lusa pasti akan ada korban dari orang Papua dengan gampang dilabelkan pengikut kelompok ini," ujar Yan Christian Warinussy kepada BBC News Indonesia, Minggu (26/9).
Catatan Amnesty Internasional Indonesia sepanjang 2018 hingga 2020 setidaknya ada 53 kasus pembunuhan di luar hukum di Papua dan Papua Barat dengan total 106 korban meninggal.
Namun demikian, seluruh kekerasan itu tidak pernah diselidiki dan pelakunya tak pernah diseret ke pengadilan, ujar Yan. Sehingga aksi-aksi kekerasan serupa terus terjadi.
"Dari kasus ke kasus terjadi, orang yang melakukan atau bertanggung jawab tidak pernah dibawa ke pengadilan. Penegakan hukum tidak pernah jalan dengan baik."
Adapun warga yang akhirnya mengungsi setelah konflik pecah sudah mencapai ribuan. Terakhir, kata Yan, setidaknya ada 3.000 orang dari beberapa kampung di Kabupaten Maybrat, mengungsi setelah konflik antara TPNPB dan TNI-Polri pada September silam.
Sebelumnya pada 2019, sekitar 2.000 warga Kabupaten Nduga mengungsi setelah peristiwa kekerasan bersenjata yang menewaskan 16 pekerja PT Istaka Karya.
Sementara di Distrik Kiwirok, Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, mengatakan ada 1.000 warga dari Ibu Kota Distrik Kiwirok mengungsi ke daerah terdekat yang dianggap aman, katanya seperti dilansir Jubi.co.id.
Bagi Yan, pendekatan kekerasan yang diterapkan pemerintah Indonesia untuk menghentikan konflik di Papua tidak akan berhasil.
"Kalau tanpa dialog, tidak akan pernah berakhir kekerasan ini dan semakin menjustifikasi daerah Papua tidak aman. Presiden harus mengambil keputusan untuk melakukan pendekatan lebih humanis."
"Ini (konflik) harus dihentikan dan mari kita bicara."
Satgas Nemangkawi buka dialog
Juru Bicara Satgas Nemangkawi, Ahmad Mustofa Kamal, mengatakan pihaknya berharap kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat --yang dilabeli pemerintah sebagai kelompok teroris kriminal bersenjata-- mau membuka dialog seperti yang dilakukan saat perundingan damai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Cara itu, menurut dia, lebih baik ketimbang terus menerus dengan kekerasan.
"Silakan ada jalur-jalur komunikasi dengan sistem politik seperti yang dilakukan di Aceh, ada permufakatan dan kesepakatan. Itu harapan kita semua, sehingga bisa melakukan aktivitas dengan baik dan kebersamaan," kata Ahmad Mustofa Kamal kepada BBC News Indonesia, Minggu (26/09).
"Kita juga enggak mau perang setiap hari. Begitu ada kekerasan pasti ada yang menangis," sambungnya.
Kata Musofa Kamal, aksi-aksi kekerasan di Papua meningkat dalam setahun terakhir. Ia mengeklaim di Pegunungan Bintang, yang selama ini aman dari serangan TPNPB.
Untuk mengejar pelaku penyerangan puskesmas di Distrik Kiwirok, Satgas Nemangkawi mengerahkan setidaknya 50 personel.
