Infografis
Suara.com - Saat ini, pemerintah Jakarta akan membebaskan sejumlah lahan di sekitar Sungai Ciliwung dalam rangka melakukan normalisasi yang ditargetkan selesai tahun 2021. Tujuannya untuk mencegah banjir di Ibu Kota.
Menyangkut hal itu, pemerintah daerah meminta warga tidak memakai jasa makelar untuk mengurus pembebasan lahan.
"Mereka jangan dipercaya. Langsung saja dengan kita," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air Jakarta Yusmada Faizal, baru-baru ini.
Saat ini pemerintah akan membebaskan lahan yang terletak di tujuh kelurahan yang dilewati Sungai Ciliwung. Di tahun 2021, dari tujuh kelurahan, Jakarta fokus membebaskan lahan di Kelurahan Rawajati dan Cawang sebagaimana hasil kesepakatan dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian PUPR.
Baca Juga: Cerita Amar Cari Remaja Tenggelam di Kali Ciliwung, 3 Kali Nyelam Ketemu Tubuh Korban
Tahapannya masih sampai pada pembuatan peta bidang, penentuan nilai jual tanah, dan musyawarah dengan warga yang terdampak pembebasan lahan.
Menurut Yusmada banyak makelar tanah yang mendatangi warga untuk menawarkan bantuan, tetapi ujung-ujungnya bisa membuat warga rugi sendiri.
"Warga langsung saja (dengan dinas), jangan menggunakan makelar tanah."
"Sekarang semoga persoalan dengan warga clear. Mulai dari pertama peta bidang, appraisal, musyawarah. Kalau itu clear, ya bayar."
Yusmada berharap dua bulan lagi proses pembebasan lahan rampung dan setelah itu, program normalisasi sungai bisa segera dilakukan.
Baca Juga: Tak Bisa Berenang Nekat Tolong Teman, Remaja 13 Tahun Tenggelam di Kali Ciliwung
"Kita upayakan pembebasan lahan itu selesai paling telat bulan November."
Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan normalisasi sungai bertujuan untuk mengantisipasi banjir.
"Bahkan kami anggarkan Rp5 triliun untuk pembebasan lahan. Dan kami akan koordinasikan terus dengan berbagai stakeholder," kata Riza, Minggu (7/3/2021).
Dana tersebut dianggarkan hingga tahun 2024 untuk normalisasi dan baru untuk pembebasan lahan di Sungai Ciliwung dan belum termasuk sungai-sungai yang lain.
Dana tersebut di luar dari anggaran untuk penanganan banjir yang disebutkan Riza, nilainya tidak pernah kurang dari Rp 2 triliun setiap tahun.
"Itu artinya lebih dari 20 persen belanja modal," ujar dia.
Riza menyebutkan pula bahwa dalam penanganan banjir di Jakarta masih membutuhkan dukungan, selain dari pemerintah pusat, termasuk juga dari DPR.
"Kami koordinasi terus dengan Kementerian PUPR, BWSCC, termasuk dengan Komisi V DPR RI untuk memberikan penguatan dan dukungan anggaran bagi penanganan banjir di Jakarta, termasuk untuk pembangunan waduk," tuturnya pada Sabtu (6/3/2021). [rangkuman laporan Suara.com]
