Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih melakukan proses pembebasan lahan sejumlah tempat di bantaran kali Ciliwung. Selama menjalankannya, warga setempat diminta tak memakai makelar tanah untuk mengurusnya.
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Yusmada Faizal meminta agar warga yang terdampak program normalisasi kali Ciliwung ini segera mengurus administrasi. Pasalnya banyak makelar tanah yang mendatangi warga dan akhirnya malah membuat rugi.
"Warga langsung saja, jangan menggunakan makelar tanah. Mereka jangan dipercaya. Langsung saja dengan kita," ujar Yusmada saat dikonfirmasi, Jumat (24/9/2021).
Yusmada menjelaskan, pihaknya saat ini sedang memroses pembebasan lahan di tujuh Kelurahan. Prosesnya saat ini masih di pembuatan peta bidang, appraisal atau penentuan nilai jual tanah yang dimiliki warga, hingga musyawarah.
Baca Juga: Cegah Banjir di Jakarta, Pemprov DKI Alokasikan Rp 1 Triliun Normalisasi Sungai dan Waduk
"Sekarang semoga persoalan dengan warga clear. Mulai dari pertama peta bidang, appraisal, musyawarah. Kalau itu clear, ya bayar," jelas Yusmada.
Dia pun berharap dua bulan lagi prosesnya sudah rampung seluruhnya. Dengan demikian, maka program normalisasi sungai bisa segera dilakukan.
"Kami upayakan pembebasan lahan itu selesai paling telat bulan November," pungkasnya.
