Infografis
Suara.com - Anggota Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha, meyakini pemerintah tak akan pernah kendur untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang melakukan serangan hingga kekerasan di Papua.
Itu disampaikan Syaifullah sekaligus sebagai respon terkait serangan KKB yang baru-baru ini terjadi di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua, pada Senin (13/9/2021) lalu.
"Dari segi militer, pemerintah kita tidak akan pernah kendur untuk menghadapi kelompok-kelompok kriminal yang terus-menerus melakukan pembakaran pembunuhan pemerkosaan warga-warga sipil di Papua," ujar Syaifullah dalam diskusi virtual Jakarta Journalist Center yang bertajuk "Kejahatan KKB Papua, Pendekatan Ekonomi atau Budaya, Kamis (23/9/2021).
Sebelumnya KKB melakukan kekerasan terhadap tenaga kesehatan, membakar fasilitas umum, mulai dari puskesmas, sekolah, pasar, kantor Bank Papua, hingga perumahan guru dan tenaga medis.
Baca Juga: Diduga Pasok Senpi ke KKB Papua, Oknum ASN Pemkab Yahukimo Ditangkap saat Bawa Truk
Seorang suster bernama Gabriela Meilan (22) gugur dalam serangan KKB tersebut. Dia kabur ke jurang hingga nyawanya tak terselamatkan.
Pemerintah kata Syaifullah, harus melindungi warga negara Indonesia baik sipil, pendatang, maupun warga asli Papua.
"Kami tidak akan membiarkan itu dan siapapun yang mengganggu warga warga sipil di Papua. Maka tindakan pemerintah adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Jadi yang dilindungi tidak hanya warga sipil pendatang tapi juga warga warga sipil yang asli Papua," ucap Syaifullah.
Pengerahan TNI-Polri di Papua kata Syaifullah, untuk mengejar KKB karena sebagai bentuk negara hadir melindungi warganya.
![KKB Papua dalam aksi pamer senjata [Foto: Hops.id]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/06/07/96470-kkb-papua-dalam-aksi-pamer-senjata.jpg)
Tak hanya itu, Syaifullah menyebut pemerintah pusat berupaya semaksimal mungkin melakukan pendekatan. Di antaranya pendekatan budaya dan sosial, pendekatan politik serta pendekatan kesejahteraan yang terus-menerus dilakukan bertahun-tahun.
Baca Juga: Anggota Komisi I DPR: Ada Dugaan Pejabat Tinggi Daerah Biayai KKB Papua
"Nah kita juga sudah memberikan UU Otonomi Khusus Papua dan sekarang sedang direvisi itu bagian dari evaluasi," kata dia.
Lebih lanjut, politisi PPP itu menyebut pelabelan KKB sebagai teroris merupakan langkah yang bijak.
"Pelabelan terhadap KKB sebagai terorism itu adalah langkah yang bijak. Tidak ada negara di dunia ini yang tidak mau mempertahankan keutuhan wilayah negaranya," ucap Syaifullah.
Menurutnya tindakan yang dilakukan KKB yakni masuk dalam unsur tindakan terorisme dan berbeda dengan gerakan separatisme.
Dalam UU terorisme kata Syaifullah, diartikan sebagai tindakan kekerasan atau acaman tindakan kekerasan yang ditujukan kepada sasaran acak.
Kemudian tidak ada hubungan langsung dengan pelaku yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusasaan masyarakat.
Tindak kekerasan kata dia, dalam rangka memaksakan kehendak kepada pihak yang dianggap lawan, agar kepentingan-kepentingan mereka diakui dan dihargai.
"Oleh karena itu pemerintah dan DPR sepakat bahwa tindakan yang dilakukan KKB itu adalah tindakan terorisme, bukan bagian dari tindakan separatis yang bertujuan untuk menjadikan Papua itu sebagai negara yang merdeka," katanya.
