Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima aduan dari Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dan kuasa hukum Direktur Lokataru Haris Azhar.
Fatia dan Haris Azhar sebelumnya dipolisikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, atas dugaan fitnah dan berita bohong alias hoaks.
Kedatangan mereka untuk meminta perlindungan ke Komnas HAM, karena menduga pelaporan yang dilakukan Luhut memiliki adanya pelanggaran HAM, tekait hak kebebasan berekspresi.
Terkait itu, Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, mengatakan kedatangan mereka sekalihus meminta ditetapkan sebagai pembela HAM. Permintaan itu sekaligus untuk aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) yang juga berpolemik dengan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.
Baca Juga: Ini Klarifikasi Laporan Terhadap Haris Azhar dan Fatia
“Yang lain adalah memang ada permintaan kepada Komnas HAM untuk menetapkan sebagai pembela HAM,” kata Sandrayati kepada wartawan di Komnas HAM, Kamis (22/9/2021).
Sandrayati menuturkan untuk penetapan tersebut, Komnas HAM memang memiliki kapasitas. Namun harus diputuskan setelah melakukan proses penelaahan berdasarkan kerja-kerja yang dilakukan KontraS, ICW ataupun Haris Azhar.
![Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dan tim hukum mendatangi Komnas HAM. (Suara.com/Raihan Hanani)](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/09/23/81845-koordinator-kontras-fatia-maulidiyanti-dan-tim-hukum-mendatangi-komnas-ham.jpg)
“Apakah dalam kasus ini kerja-kerja dari teman-teman ICW dan kontras itu dalam konteks kerja mereka sebagai pembela HAM atau tidak,” ungkap Sandrayati.
“Jadi kami akan mendalami dulu berkas yang ada dan akan menyampaikan tentunya rekan-rekan setelah ada penelaahan, setelah ada pemantauan dulu dari Komnas HAM,” sambungnya.
Di samping itu, dia juga mengingatkan kepada semua pihak, bahwa pembela HAM adalah barisan terdepan dalam perlindungan hak asasi manusia.
“Tapi pada prinsipnya, Komnas ingin mengingatkan pada semua pihak bahwa pembela HAM itu adalah garda depan dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dan PBB itu mengakui bahwa pembela HAM memiliki hak-hak khusus dan dari hal ini memang hal ini kita harus melihat,” ujar Sandrayati.
Baca Juga: Bikin Luhut Ngambek, Ini Kajian BersihkanIndonesia Soal Bisnis Tambang di Blok Wabu
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya. Dia dilaporkan bersama Direktur Lokataru, Haris Azhar dengan dugaan telah menyebarkan fitnah dan berita bohong alias hoaks.
Luhut berdalih melaporkan Haris Azhar dan Fatia demi mempertahankan nama baik dirinya, anak, serta cucu.
"Saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak, cucu saya. Jadi saya kira sudah keterlaluan karena dua kali saya sudah (meminta Haris Azhar dan Fatia) minta maaf enggak mau minta maaf. Sekarang kita ambil jalur hukum. Jadi saya pidanakan dan perdatakan," kata Luhut di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (22/9/2021).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus sebelumnya mengatakan telah menerima laporan Luhut pagi tadi. Laporan tersebut teregistrasi dengan Nomor: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 22 September 2021.
Dalam laporannya, Luhut turut menyertakan barang bukti video yang diduga diunggah oleh akun YouTube milik Haris Azhar.
"Laporan polisi sudah kita terima, nanti akan kita arahkan kepada Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," kata Yusri.
Menurut Yusri, laporan yang dilayangkan oleh Luhut itu nantinya akan terlebih dahulu dipelajari oleh penyidik. Sebelum akhirnya memutuskan akan dinaikkan ke tahap penyelidikan atau tidak.
"Apakah ini memang akan naik ke tingkat penyelidikan kami akan melakukan pemanggilan untuk klarifikasi lengkap, termasuk saksi-saksi ke depan. Jadi kita tunggu saja nanti seperti apa karena ini baru saja laporan polisinya datang, dibuatkan," katanya.