Infografis
Suara.com - Wakil Ketua BP Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menyatakan penyerangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap tenaga kesehatan dan guru di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, merupakan tindakan yang keji.
"Prinsipnya obyek sosial, pelayanan publik termasuk personilnya harus dilindungi oleh kedua belah pihak. Apa yang dilakukan KKB dari sudut apapun tidak bisa dibenarkan itu tindakaan keji," ujar Bonar dalam diskusi virtual bertajuk "Kejahatan KKB Papua, Pendekatan Ekonomi atau Budaya", Kamis (23/9/2021).
Bonar mengungkapkan berdasarkan data dari Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (UGM), terjadi 299 kasus kekerasan di Papua sejak 2010 hingga 2021. Adapun kekerasan tersebut mayoritas dilakukan KKB.
"Ada 395 orang meninggal dan lebih 1.500 terluka ada kena bacok, jatoh atau bagaimana. Tapi itu korban yg sangat besar," ucap Bonar.
Baca Juga: Menanti yang Kembali, Ideologi Terorisme Menjadi Momok Bangsa Indonesia
"Tapi memang kadang, kedua belah pihak baik TPN OPM, baik tentara kita selalu mengklaim pelaku pihak sana. Tapi Gugus Tugas Papua membenarkan sebagian besar dilakukan oleh TPN OPM," sambungnya.
![Sejumlah bangunan terbakar di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Senin 13 September 2021 [KabarPapua.co / Dokumentasi Humas Polda Papua]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/09/14/21795-kkb-papua.jpg)
Kendati demikian, pihaknya tak menggunakan istilah teroris kepada KKB yang sudah dilabelkan pemerintah.
Ia berharap pemerintah melakukan pendekatan untuk meredakan situasi di Papua.
"Saya tidak meggunakan istilah teroris. Karena saya masih berharap bahwa akan ada upaya-upaya perundingan untuk peredaan ketegangan penghentian kerusuhan," ucap dia.
Menurut Bonar, jika sudah ada label teroris akan menutup ruang dialog dan tidak menyelesaikan masalah.
Baca Juga: Dua Napi Terorisme di Lapas Sumut Ikrar Setia ke NKRI
Selain itu ia juga khawatir akan berdampak pada stigma yang buruk kepada rakyat Papua lainnya yang cinta NKRI.
"Kami takut, khawatir itu memberikan stigma rakyat Papua yang sebenarnya juga cinta NKRI tapi label itu itu bisa memberikan efek buruk kepada dia. Saya menghindari itu, kita memprotes terhadap label yang diberikan pemerintah, menurut kami itu tidak menyelesaikan masalah," ucap Bonar.
Meski demikian Bonar sependapat harus ada operasi penegakkan hukum kepada pelaku penyerangan, dalam hal ini KKB.
"Pelakunya harus dikejar dibawa ke pengadilan, tapi tidak perlu label yang berat semacam itu, tidak menyelesaikan masalah," tegas Bonar.
Konflik di Papua kata Bonar, merupakan konflik paling panjang dalam sejarah di Indonesia. Sebab sudah hampir 50 tahun konflik di Papua belum selesai.
"Insensitasnya memang pasang surut. Ada periode-periode dimana insensitasnya lebih rendah, tapi ada periode-periode dimana insensitasnya tinggi," kata Bonar.
Menurutnya semoat ada upaya-upaya win win solution yakni diberikan Otonomi Khusus atau Otsus Papua.
"Afirmasi adalah penguatan pemberian kesempatan yang lebih kepada orang asli Papua. Bahkan kemudian dibentuklah Majelis Masyarakat Rakyat Papua sebagai simbol kekhususan misalnya" katanya.
